Ara Tancap Gas! Rp2,2 Triliun Disiapkan untuk Bangun Huntap Korban Bencana Sumatera

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan siap mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera. Pemerintah bahkan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
 

Komitmen tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Rapat dipimpin Menteri Koordinator PMK Pratikno dan dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, TNI, dan Polri.
 

Anggaran, Desain, dan SDM Sudah Siap
 

Dalam rapat tersebut, Maruarar Sirait menegaskan seluruh instrumen pendukung pembangunan huntap telah dipersiapkan.
 

Mulai dari regulasi, program, anggaran, desain bangunan hingga tenaga pendamping di lapangan telah tersedia.
 

"Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran sekitar Rp2,2 triliun juga sudah disiapkan. Desain hunian tetap berikut prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap," kata Maruarar.
 

Menurutnya, pembangunan huntap akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock presisi yang selama ini terbukti efektif digunakan dalam berbagai program rehabilitasi pascabencana di Indonesia.
 

RISHA untuk Aceh dan Sumut
 

Teknologi RISHA akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap komunal di Aceh dan Sumatera Utara.
 

Sementara di Sumatera Barat, pembangunan huntap akan menggunakan teknologi bata interlock presisi yang dinilai cepat, kuat, dan efisien.

Ara menjelaskan pemerintah daerah juga telah membantu proses penyediaan lahan sehingga pembangunan dapat segera dimulai begitu seluruh tahapan administrasi selesai.
 

"Kami juga sudah menyiapkan SDM pendukung di daerah terdampak, yakni 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat," ujarnya.
 

Ara Minta BPKP Ikut Mengawal
 

Untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, Maruarar mengusulkan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 

Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan agar percepatan pembangunan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
 

"Kami mengusulkan agar BPKP ikut terlibat mengawal pelaksanaan program ini sehingga prosesnya berjalan efektif dan akuntabel," katanya.
 

Tito: Huntap Jadi Prioritas
 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 

Namun, baru lima kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran. Sisanya, termasuk Kementerian PKP, masih berproses di Kementerian Keuangan.
 

"Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan," ujar Tito.
 

2.603 Huntap dari Gotong Royong
 

Selain program pemerintah, pembangunan huntap juga dilakukan melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi yang diinisiasi Menteri PKP.
 

Sebanyak 2.603 unit hunian tetap ditargetkan dibangun di tiga provinsi terdampak, yakni 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat.
 

Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan tersebut dapat rampung pada Oktober 2026.
 

Dengan kesiapan anggaran, teknologi, lahan, dan sumber daya manusia, pemerintah berharap para korban bencana segera mendapatkan hunian yang aman, layak, dan permanen sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.