Hantam Saja! Aleg Gerindra Tegaskan Tak Toleransi Ormas Preman!

RAJAMEDIA.CO - Bandung, Polkam – Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk meminta TNI tidak ragu menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat. 
 

Ia menegaskan, ormas yang berperilaku seperti preman dan merasa kebal hukum, apalagi berlindung di balik partai politik, harus ditindak tanpa pandang bulu.
 

Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (7/10/2025).
 

“Hantam Saja, Jangan Ragu!”
 

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa partainya tidak pernah membenarkan praktik premanisme dalam bentuk apa pun.
 

“Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau ada yang ngaku begitu, silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga!” tegas Sabam.
 

Menurutnya, masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan di negerinya sendiri. TNI, sebagai institusi yang terus mendapat tingkat kepercayaan publik tertinggi, harus hadir di garis depan menjaga rasa aman dan ketertiban sosial.
 

“Masyarakat perlu hidup tenang dan layak. TNI dipercaya rakyat, maka jangan ragu menindak siapa pun yang mengancam ketertiban,” ujarnya.
 

Premanisme Hambat Ekonomi Nasional
 

Fenomena ormas yang berperilaku seperti preman bukan hal baru di Indonesia. Aksi-aksi mereka kerap menimbulkan keresahan hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.
 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyoroti persoalan serupa. Menurut Presiden, perilaku ormas preman justru menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi nasional, karena menciptakan ketidakpastian dan menakuti investor.
 

“Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan mobil asal Tiongkok membatalkan rencana investasi di Subang akibat ulah ormas. Negara dirugikan hingga triliunan rupiah,” ungkap Sabam mencontohkan.
 

TNI Diminta Tegas dan Transparan
 

Sabam berharap jajaran TNI di seluruh daerah tidak terpengaruh oleh afiliasi politik apa pun dalam menegakkan ketertiban. Ia menegaskan bahwa menjaga stabilitas keamanan merupakan tugas konstitusional TNI yang harus dijalankan secara profesional dan berkeadilan.
 

“TNI harus berdiri tegak di atas semua kepentingan. Jangan biarkan ormas atau siapa pun menebar ketakutan atas nama kelompok,” tegasnya menutup.