Gaji Pejabat Mau Dipotong? DPR: Ini Bukan Soal Uang, Tapi Moral!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah memantik respons dari DPR RI.
 

Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menilai langkah tersebut bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan sinyal kuat soal kepemimpinan di tengah krisis global.
 

Sinyal Empati di Tengah Tekanan Global
 

Ali menyebut, gagasan yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus dilihat sebagai bentuk empati elite kepada rakyat.
 

“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi tekanan ekonomi, pejabat juga harus menunjukkan kesiapan berkorban,” tegasnya, Selasa (17/3/2026).
 

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan solidaritas.
 

Nilai Simbolik Lebih Besar dari Dampak Fiskal
 

Ali tak menampik, secara angka, pemotongan gaji pejabat tidak akan signifikan terhadap keuangan negara. Namun, nilai simboliknya justru jauh lebih besar.
 

“Ini bukan soal angka, tapi pesan moral. Bahwa pemimpin ikut merasakan beban yang sama dengan rakyat,” ujarnya.
 

Efek Domino Konflik Timur Tengah
 

Ia mengingatkan, gejolak di kawasan Timur Tengah berpotensi mengguncang banyak sektor.
 

Mulai dari kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok global, hingga tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
 

Karena itu, menurutnya, langkah penghematan tak boleh berhenti di pemotongan gaji semata.
 

Dorong Disiplin Fiskal Nasional
 

Ali mendorong agar wacana ini diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal secara menyeluruh.
 

Mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan program prioritas, hingga menekan pemborosan anggaran.
 

“Kalau ini diterapkan, harus jadi contoh kepemimpinan, bukan sekadar kebijakan administratif,” tegas politisi PKB tersebut.
 

Rakyat Tetap Harus Dilindungi
 

Di atas segalanya, Ali mengingatkan agar kebijakan apa pun tidak mengorbankan perlindungan terhadap masyarakat.
 

Kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif harus tetap jadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran negara.
 

Transparansi Jadi Kunci
 

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka kepada publik. Menurutnya, jika dijelaskan dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi simbol kebersamaan nasional menghadapi krisis global.
 

“Setiap rupiah APBN harus benar-benar memberi manfaat maksimal bagi rakyat,” pungkasnya.
 

Pesannya tegas: potong gaji boleh saja, tapi yang lebih penting—potong pemborosan dan perkuat keberpihakan pada rakyat.