Gagal dan Tidak Konsisten! Anggota DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, legislator - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, secara terbuka meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengundurkan diri dari jabatannya. 
 

Tuntutan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menhut di Jakarta, Kamis (4/12/2025), dengan tuduhan kegagalan menjalankan tugas dan inkonsistensi kebijakan.

"Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh," tegas Usman Husin dalam rapat yang berlangsung panas.
 

Gagal Tangani Kerusakan Hutan & Lempar Tanggung Jawab
 

Usman menegaskan bahwa kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat. Ia menolak keras praktik menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dinilainya hanya sebagai retorika.
 

"Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu," kata Usman.
 

Ia menambahkan bahwa penyelesaian masalah kehutanan membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pidato atau pengutipan ayat tanpa implementasi kebijakan yang jelas.
 

Soroti Inkonsistensi: Pernyataan Agamis vs Kebijakan Bermasalah
 

Politisi PKB ini secara spesifik menyoroti inkonsistensi antara pernyataan Menhut yang sering mengutip ayat dan hadis dengan kebijakan teknis yang diambil. Ia mencontohkan kasus penerbitan izin di Tapanuli Selatan.
 

"Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat," ujar Usman. 
 

Ia mengungkapkan bahwa Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian Kehutanan tetap menerbitkan izin baru.
 

"Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan," tambahnya.
 

Desakan Penjelasan Soal Reboisasi dan Pemulihan Hutan Rusak
 

Usman juga mendesak Menteri Kehutanan memberikan perhatian serius dan penjelasan konkret terkait rencana reboisasi di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi hutan parah.
 

Ia menuntut penjelasan detail tentang waktu pemulihan kawasan dan langkah nyata pemulihan hutan gundul yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar serta menjadi pemicu berbagai bencana alam.
 

Tuntutan pengunduran diri ini menandai eskalasi ketegangan antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kehutanan, di tengah sorotan publik terhadap persoalan deforestasi dan tata kelola kehutanan yang belum tuntas.