Komisi XII DPR Terima Penolakan Kaltim atas Rencana Pemotongan Dana Bagi Hasil

RAJAMEDIA.CO - Jakarta. Legislator - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XII secara resmi menerima aspirasi penolakan masyarakat Kalimantan Timur terhadap rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 
 

Audiensi dengan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
 

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa komisi yang dipimpinnya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim ini ke tingkat yang lebih tinggi. 
 

"Kami Komisi XII DPR RI menerima audiensi dari FRAKSI Kaltim terkait penolakan pemotongan dana bagi hasil," ujar Bambang usai pertemuan.
 

DBH Adalah Hak Daerah, Bukan Sekadar Pemberian

Bambang Patijaya menekankan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan hak konstitusional daerah penghasil, bukan sekadar pemberian atau bantuan dari pemerintah pusat. Pernyataan ini menjadi dasar komitmen Komisi XII untuk memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan Kaltim.

"Dana bagi hasil ini adalah hak, bukan suatu pemberian. Kami sangat mengerti, dan tentu kami akan memfasilitasi, menyampaikan kembali, serta memperjuangkan persoalan ini. Sejak awal kami sudah berkomunikasi dengan Komisi XI," tegas Bambang.

Komisi XI Janji Tangani Serius, Ajak Menkeu Bicara Langsung

Di tempat terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun memberikan jaminan bahwa isu pemotongan DBH Kaltim telah menjadi perhatian fundamental bagi komisi yang membidangi keuangan negara ini.

"Bapak-bapak jangan khawatir, apa yang bapak-bapak sampaikan menjadi perhatian serius kami di Komisi XI terkait persoalan pemangkasan dana bagi hasil yang fundamental ini," kata Misbakhun.
 

Ia mengungkapkan bahwa Komisi XI telah membentuk tim khusus yang akan berkunjung ke tiga daerah penghasil, termasuk Kaltim, untuk menyerap aspirasi secara langsung. Bahkan, komisi berencana mengajak Menteri Keuangan berdialog langsung di daerah.
 

"Kita sedang merencanakan tiga daerah penghasil ini kita mau datang ngajak Kementerian Keuangan bicara tentang pemangkasan dana bagi hasil. Ini isu serius bukan main-main," tegas Misbakhun.

FRAKSI Kaltim: Kaltim Kontributor Besar, Pemotongan DBH Ganggu Program Daerah
 

Ketua Presidium FRAKSI Kaltim, A. Vendy Meru, SH, menyampaikan desakan tegas agar Komisi XI segera memanggil Menteri Keuangan untuk membatalkan kebijakan pemangkasan DBH. Menurutnya, aturan dari Kemenkeu tersebut sangat meresahkan masyarakat.
 

"Jelas sekali Kaltim adalah penyumbang besar ekonomi Indonesia, baru dari sisi batu bara saja, belum termasuk migas, emas, kehutanan, dan lainnya," papar Vendy.

Ia menegaskan bahwa pemotongan DBH akan berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan, karena dana tersebut merupakan komponen vital APBD. Vendy bahkan menantang Komisi XI dan Menkeu untuk melihat langsung ketimpangan yang terjadi di Kaltim.
 

Pertemuan ini menandai eskalasi perjuangan daerah penghasil dalam mempertahankan hak fiskalnya, dengan DPR sebagai mediator antara aspirasi daerah dan kebijakan pemerintah pusat.