Dua Menteri, Satu Tujuan: Rumah Rakyat Tak Boleh Mandek!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat - Pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025), berlangsung hangat namun sarat substansi. 
 

Dua menteri yang dikenal pragmatis dan berorientasi hasil ini membahas berbagai persoalan klasik sektor perumahan — mulai dari anggaran, lahan negara, hingga kredit macet kecil di sistem perbankan.
 

Sinkronisasi Anggaran dan Target Penyerapan
 

Dalam paparannya, Menteri Ara menegaskan komitmennya menjaga kinerja fiskal kementerian.
 

“Saya sudah laporkan penyerapan anggaran di Kementerian PKP. Saya janjikan pada Desember 2025 nanti, serapan kami minimal mencapai 96%. Selain itu, saya juga sampaikan berbagai masalah, salah satunya soal SLIK OJK yang dikeluhkan pengembang,” ungkapnya.
 

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan berkomitmen membantu penyelesaian hambatan di sektor pembiayaan perumahan. Bahkan, Menkeu berjanji menindaklanjuti dengan OJK dalam waktu dekat.
 

“Pak Menkeu akan bantu kebijakan agar sisi demand perumahan tidak tersendat. Senin depan akan difollow up, Kamis dijadwalkan pertemuan dengan OJK,” jelasnya.

Optimalisasi Aset Negara untuk Hunian
 

Tak hanya soal pembiayaan, pembahasan juga menyinggung soal pemanfaatan lahan negara. Ara mengusulkan agar lahan milik negara, termasuk aset sitaan Kejaksaan yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, dapat digunakan untuk pembangunan hunian rakyat.
 

“Selama ini kami ingin memanfaatkan aset-aset negara. Pak Menkeu langsung siapkan tiga lokasi. Saya juga akan segera berkirim surat malam ini ke Kejaksaan,” kata Ara.
 

Dukungan Fiskal dan Program Rumah Subsidi
 

Dalam kesempatan itu, Ara mengapresiasi dukungan Menkeu terhadap kebijakan perumahan rakyat.
 

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Menteri Keuangan yang tidak menaikkan bunga rumah subsidi — tetap 5%. Kuota rumah subsidi tahun depan juga naik jadi 350.000 unit, sementara program renovasi rumah (BSPS) naik jadi 400.000 unit dari 45.000 tahun ini,” ujar Ara.
 

Menkeu: Semua Bisa Dibereskan Cepat
 

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme yang sama. Menurutnya, koordinasi antarinstansi akan mempercepat penyelesaian persoalan.
 

“Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu,” ujarnya.
 

Terkait SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang menghambat calon debitur KPR karena pinjaman kecil, Purbaya mengatakan sudah meminta BP Tapera melakukan pendataan.
 

“Saya minta dicek, betul tidak ada 100 ribu lebih orang yang macet karena utang di bawah Rp1 juta. Kalau benar, dan pengembang mau bantu bayar, ya bagus. Minggu depan Kamis saya akan ke OJK, semoga bisa diputihkan,” jelasnya.
 

Sinergi Dua Kementerian untuk Rumah Rakyat
 

Pertemuan dua menteri ini menunjukkan arah baru kebijakan perumahan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: lebih cepat, konkret, dan berpihak pada rakyat kecil.
 

Sinergi antara KemenPKP dan Kemenkeu diharapkan menjadi model kerja lintas sektor untuk mempercepat realisasi hunian layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.