RSSG Mulai Dirintis, DPRD Kota Bekasi Siapkan Solusi Atasi Krisis Bangku SMP

RAJAMEDIA.CO - Kota Bekasi – Pemerintah daerah mulai menyiapkan terobosan pendidikan lewat program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Skema ini membiayai operasional sekolah swasta melalui APBD agar siswa bebas dari SPP, uang gedung, hingga pungutan lainnya.
 

Langkah ini disiapkan sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang saban tahun memicu persoalan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di jenjang SMP di Kota Bekasi.
 

Masuk Rencana Pembangunan 2027
 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, mengatakan program rintisan sekolah swasta gratis menjadi salah satu poin penting dalam Rencana Kerja Pemerintah Jangka Panjang (RKPJ) 2027.
 

“Beberapa SMP swasta ditargetkan menjadi RSSG pada 2027. Ini solusi konkret atas keterbatasan daya tampung SMP negeri yang setiap tahun selalu menjadi masalah saat PPDB,” ujar Misbahudin, Senin (23/2/2026).
 

Menurutnya, program ini bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak agar akses pendidikan lebih merata dan tidak lagi membebani orang tua siswa.
 

Kelurahan Tanpa SMP Negeri Jadi Prioritas
 

Misbah menyoroti masih adanya kelurahan yang belum memiliki SMP negeri. Salah satunya di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih.
 

“Kondisi ini membuat warga kesulitan mengakses pendidikan negeri di wilayahnya. Karena itu, pembangunan SMP negeri di kelurahan yang belum punya sekolah harus menjadi prioritas,” tegas politisi Gerindra yang juga duduk di Komisi IV tersebut.
 

Namun ia mengakui, pembangunan sekolah baru membutuhkan waktu dan proses panjang.
 

Solusi Sementara: Kelompok Belajar
 

Sebagai langkah jangka pendek, Misbah mengusulkan pembentukan kelompok belajar dengan memanfaatkan fasilitas sekolah dasar atau gedung lain yang tersedia.
 

“Sambil menunggu sekolah rintisan swasta gratis ini diproses sesuai aturan yang nantinya ditetapkan Wali Kota Bekasi,” katanya.
 

Skema ini diharapkan mampu menjadi jembatan sementara agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan bangku sekolah negeri.
 

APBD 2026 Disepakati Rp6,7 Triliun
 

DPRD bersama Pemerintah Kota Bekasi telah menyepakati APBD 2026 sebesar Rp6,7 triliun. Dari total tersebut, 20 persen dialokasikan untuk sektor pendidikan.
 

Anggaran itu diharapkan benar-benar tepat sasaran: memperbaiki fasilitas sekolah yang memprihatinkan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan mutu pendidikan.
 

RSSG pun diproyeksikan menjadi wajah baru kebijakan pendidikan di Kota Bekasi—negara hadir, bukan sekadar memberi janji, tetapi memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk sekolah tanpa beban biaya.