DPR: PSU di 24 Daerah Butuh Rp1 Triliun, APBN Diminta Turun Tangan

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 2 Maret 2025 – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membutuhkan total pembiayaan sekitar Rp1 triliun. 
 

Namun, kapasitas pendanaan dari APBD daerah hanya mencukupi kurang dari 30 persen dari kebutuhan tersebut.
 

"Karena itu, kami sedang mengupayakan dukungan dari APBN sebesar Rp700 miliar untuk memastikan PSU berjalan sesuai dengan putusan MK dan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Rifqinizamy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/3).
 

Menurut Rifqinizamy, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memang mengatur bahwa pembiayaan pilkada bersumber dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun, jika APBD terbatas, terutama untuk penyelenggaraan PSU, maka perbantuan dari APBD Provinsi maupun APBN bisa diberikan.
 

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikatakan telah menyatakan kesanggupan untuk membantu pendanaan PSU. Keputusan final mengenai besaran dana yang akan dialokasikan akan diumumkan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu pada 10 Maret 2025.
 

Putusan MK dan Alasan PSU
 

Sebelumnya, MK telah membacakan putusan atas 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari hasil putusan tersebut, terdapat 24 daerah yang harus melaksanakan PSU, baik sebagian maupun keseluruhan, karena berbagai alasan, termasuk diskualifikasi calon kepala daerah.
 

Beberapa penyebab diskualifikasi calon kepala daerah antara lain:

 

- Tidak mengakui status sebagai mantan terpidana.
 

- Tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA.
 

- Sudah menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode.

 

Selain 24 daerah yang harus melaksanakan PSU, satu daerah diperintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang, sementara satu perkara lainnya diminta untuk dilakukan perbaikan keputusan KPU terkait penetapan hasil pilkada. Sebanyak 14 gugatan lainnya ditolak oleh MK.
 

Dengan adanya PSU di 24 daerah, perhatian kini tertuju pada kesiapan anggaran dan penyelenggaraan teknis oleh KPU. Dukungan APBN yang diusulkan diharapkan dapat memastikan proses pemilihan ulang berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.