DPR Dukung Efisiensi Anggaran, Puan: Selama untuk Rakyat, Kami Setuju!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan parlemen terhadap langkah pemerintah yang akan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam APBN 2026. Namun, ia menegaskan dukungan itu bukan tanpa syarat: efisiensi harus berpihak pada kesejahteraan rakyat.

 

“Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat. DPR RI tentu akan mendukung,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

 

DPR Pantau Postur Anggaran
 

Meski menyambut baik arah kebijakan pemerintah, Puan menekankan bahwa DPR akan mencermati detail postur anggaran 2026. Parlemen akan memastikan efisiensi yang dijalankan tidak sekadar angka, tapi berdampak pada program-program yang menyentuh masyarakat.
 

“Kami akan lihat bagaimana postur anggaran 2026 disusun. Jangan sampai efisiensi justru memangkas program rakyat kecil,” ujarnya.

 

Target Ekonomi Masih Dibahas
 

Selain soal efisiensi, Puan juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026. Pemerintah menetapkan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,2–5,8 persen.

 

“Minggu depan, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangannya. Setelah itu, pemerintah akan memberi jawaban atas semua masukan tersebut,” ujar politisi PDIP itu.

 

Sinyal Sri Mulyani: Efisiensi Lanjut 2026
 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan terus dilanjutkan pada tahun depan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBN 2025 akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026.
 

“Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi. Dan seluruh evaluasi tahun ini akan kami gunakan,” ucap Sri Mulyani dalam rapat KEM PPKF 2026, Selasa (20/5/2025).
 

Catatan Redaksi:
- Efisiensi boleh, tapi jangan rakyat yang dikorbankan. 

- Dukungan DPR adalah lampu hijau, tapi bukan cek kosong.
- Saatnya pemerintah buktikan: efisiensi bukan alasan untuk abai pada keadilan anggaran.