DPR Cari Suara Rakyat! Masukan Publik Dibuka untuk Calon Hakim Agung

RAJAMEDIA.CO - Jakara, Parlemen - Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi publik dengan meminta masukan masyarakat terhadap calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA). 
 

Permintaan masukan ini didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004.
 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa identitas pemberi masukan harus jelas dan resmi disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI.
 

13 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM
 

Komisi III DPR menerima usulan 13 calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc HAM dari Komisi Yudisial Republik Indonesia.

 

Berikut nama-namanya:

 

Calon Hakim Agung:

1. Alimin Ribut Sujono – Hakim Tinggi PT Banjarmasin (Pidana)
2. Annas Mustaqim – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA (Pidana)
3. Julius Panjaitan – Hakim Tinggi PT Bengkulu (Pidana)
4. Suradi – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA (Pidana)
5. Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi MA (Perdata)
6. Dr. Heru Pramono – Hakim Tinggi MA (Perdata)
7. Dr. Hj. Lailatul Arofah – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA (Agama)
8. Dra. Hj. Muhayah – Wakil Ketua PT Agama Samarinda (Agama)
9. Dr. Hari Sugiharto – Hakim Tinggi Ditjen Badilmiltun (TUN)
10. Dr. Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak (TUN khusus pajak)

11. Dr. Diana Malemita Ginting – Auditor Utama Itjen Kemenkeu (TUN khusus pajak)
12. Dr. Triyono Martanto – Hakim Pengadilan Pajak (TUN khusus pajak)
13. Dr. Agustinus Purnomo Hadi – Hakim Ad Hoc Tipikor MA (Militer)
 

Calon Hakim Ad Hoc HAM:

1. Prof. Dr. Agus Budianto – Dosen Fakultas Hukum UPH
2.  Bonifasius Nadya Arybowo – Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
3. Dr. Moh. Puguh Haryogi – Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

 

Uji Kepatutan dan Kelayakan 9 September 2025
 

Habiburokhman menjelaskan, setelah tahap penerimaan masukan publik, Komisi III akan melanjutkan proses ke Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) pada 9 September 2025 di DPR RI.
 

“Masukan secara tertulis disampaikan ke Sekretariat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jakarta. Identitas pemberi masukan harus jelas,” tegas politisi Partai Gerindra ini.