Dedy Sitorus Soroti Efisiensi Anggaran Rp269 T & Optimalisasi Program Kementerian

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Pengawasan - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan sejumlah catatan penting dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). 
 

Deddy menekankan perlunya kepastian terkait rencana efisiensi anggaran sebesar Rp269 triliun serta optimalisasi program-program kementerian terkait.

Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti bahwa pembatalan rencana efisiensi anggaran tersebut akan sangat membantu perekonomian masyarakat di daerah sekaligus mengurangi potensi keresahan publik. 
 

"Kalau betul tidak dipotong, kita bisa bernapas lega. Itu sangat membantu ekonomi masyarakat dan juga menekan kemungkinan kemarahan publik seperti waktu-waktu lalu," ujar Deddy.
 

Soroti Kenaikan Anggaran ATR/BPN dan Kemendagri
 

Deddy memberikan perhatian khusus pada kenaikan anggaran Kementerian ATR/BPN yang cukup signifikan, dari Rp4,4 triliun menjadi Rp9,4 triliun. Ia meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperkuat, khususnya di daerah pemilihannya.
 

Terkait kenaikan anggaran Kemendagri dari Rp2 triliun menjadi Rp7 triliun, Deddy menegaskan bahwa program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa harus bersifat konkret, tidak hanya seremonial. 
 

"Program harus benar-benar menyentuh kebutuhan di daerah, khususnya untuk daerah dengan fiskal lemah agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegasnya.
 

Perkuat Koordinasi Pembangunan Perbatasan dan Jamin Dana Otsus
 

Dalam rapat tersebut, Deddy juga menyoroti peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dianggap perlu menjadi simpul koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, hal ini penting agar pembangunan perbatasan tidak lagi terpinggirkan.
 

Terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Aceh, Deddy meminta pemerintah memastikan anggaran tersebut tidak dipangkas. "Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah," ujarnya.
 

Usul Fasilitas Mess di PLBN untuk Dialog Langsung
 

Sebagai penutup, Deddy mengusulkan agar pemerintah menyiapkan fasilitas mess di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Fasilitas ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog langsung antara pejabat pusat dan masyarakat perbatasan.
 

"Dengan adanya mess di PLBN, pejabat pusat bisa tinggal lebih lama dan berdialog langsung dengan masyarakat perbatasan. Ini akan membantu memahami kebutuhan mereka secara lebih baik," pungkas Deddy.
 

Rapat kerja ini merupakan bagian dari pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian terkait untuk tahun 2026. Komisi II DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program-program prioritas tersebut.