Darurat Pendidikan! Komisi X DPR Soroti Rencana Penutupan 7 SD di Aceh Barat

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menutup tujuh sekolah dasar (SD) menuai sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai kebijakan tersebut mengancam hak pendidikan anak-anak di pedalaman.
 

“Data lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Di SDN Paya Baro, anak-anak menangis cemas menghadapi kemungkinan menempuh jarak lima kilometer ke sekolah terdekat,” ujar politisi PKB itu, Senin (29/9/2025).
 

Fasilitas Minim, Siswa Belajar di Gudang
 

Lalu menyebut, persoalan minimnya murid dan guru tak bisa jadi alasan untuk menutup sekolah. Kondisi serupa juga terjadi di SDN Cot Buloh, di mana murid kelas I terpaksa belajar di gudang karena ruang kelas tak layak.
 

“Pendidikan dasar adalah hak konstitusional setiap anak. Penutupan sekolah tanpa skema pengganti yang memadai berpotensi meningkatkan angka putus sekolah,” tegasnya.
 

Masih Ada Potensi Perbaikan
 

Menurut Lalu, fakta bahwa jumlah murid di SDN Paya Baro justru meningkat menunjukkan masih ada potensi perbaikan jika pemerintah mendukung dengan kebijakan dan fasilitas yang tepat.
 

“Kami dari Komisi X DPR mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencari solusi alternatif sebelum menutup sekolah,” katanya.
 

Solusi: Sekolah Satelit dan Guru Kontrak
 

Lalu menawarkan sejumlah opsi, seperti penggabungan sekolah dengan sistem satelit, penambahan guru kontrak, peningkatan sarana-prasarana, hingga penempatan ulang guru agar tetap produktif.
 

“Penerapan standar nasional pendidikan tidak boleh kaku di daerah pedalaman. Tantangan geografis, infrastruktur, dan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.
 

Pendidikan di Pelosok Bukan Sekadar Ruang Belajar
 

Ia menekankan, investasi di sekolah kecil di pelosok bukan sekadar soal ruang belajar, melainkan menjaga keadilan sosial dan pemerataan kesempatan pendidikan.
 

“Keputusan apapun terkait penutupan sekolah harus mengutamakan kepentingan murid dan memastikan guru tetap menjalankan peran strategisnya,” pungkas Lalu.