Blokade Pagar Laut Tangerang Masih Ada, DPR RI Siap Turun Tangan!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta - Rakyat pesisir masih merintih. Pagar laut di perairan Tangerang belum sepenuhnya dibongkar, meski janji pembongkaran sudah digelar di depan kamera. 
 

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, bersuara lantang: “Kalau dibiarkan, kami akan gunakan hak pengawasan DPR secara penuh!”
 

Pernyataan tegas itu dilontarkan Daniel usai menerima keluhan langsung dari para nelayan yang kehidupannya masih terganjal pagar-pagar besi di tengah laut.

 

“Kita tidak akan tinggal diam saat rakyat pesisir dikhianati,” tegas politisi Fraksi PKB itu.
 

Pagar Laut Dibongkar Setengah Hati?
 

Sebelumnya, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto bersama anggota lainnya sudah meninjau lokasi akhir Januari lalu. Tapi fakta di lapangan berkata lain: pagar masih berdiri, penghidupan nelayan masih dibatasi.
 

Daniel menilai pemerintah pusat dan daerah tak boleh buang badan. Ia mendesak KKP, KLHK, dan Pemda Tangerang-Bekasi untuk bergerak cepat menuntaskan persoalan ini.

 

“Laut bukan ruang bisnis privat. Setiap nelayan kehilangan akses, itu sama saja memperlemah ketahanan pangan bangsa!”
 

Kejagung Jangan Ragu!
 

Lebih jauh, Daniel juga mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan korupsi di balik proyek pagar laut. Ia mempertanyakan lambatnya proses hukum, meski jaksa telah memberi petunjuk soal indikasi suap, pemalsuan, hingga penyalahgunaan kewenangan.

 

“Kenapa lama? Jaksa sudah kasih sinyal korupsi, tapi polisi belum juga melengkapi berkas. Ini menyangkut nasib dan perut rakyat kecil!”
 

Berkas perkara bahkan sudah dua kali dikembalikan Kejagung ke Bareskrim karena belum lengkap. Isunya, proyek ini berkaitan dengan penerbitan SHGB berdasarkan manipulasi Perda dan RTRW.
 

Jangan Main-main Dengan Laut Rakyat
 

Daniel Johan menutup dengan pesan keras: “Laut itu warisan bangsa. Jangan jadikan laut sebagai komoditas rakus para elit. Kami di DPR tidak akan tinggal diam.”
 

Suara dari Senayan ini jadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan: nelayan bukan penonton, mereka pemilik sah laut negeri ini. Jangan tunggu rakyat marah lebih dalam.