Bibit Siklon 93S Muncul, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan nasional menyusul kemunculan bibit Siklon Tropis 93S di wilayah timur Indonesia. 
 

Ia menegaskan, peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus direspons serius dengan pendekatan saintifik agar potensi bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan.
 

“Pemerintah harus mengedepankan pendekatan saintifik dalam menyikapi peringatan BMKG terkait bibit Siklon Tropis 93S. Jangan denial atau menganggap remeh. Kita sudah belajar dari bencana hidrometeorologi di Sumatra pekan lalu,” tegas Huda dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Senin (15/12/2025).
 

Ancaman Gelombang Tinggi hingga Banjir Rob
 

Huda menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit Siklon Tropis 93S berpotensi memicu gelombang laut tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat pesisir dan aktivitas pelayaran.
 

“Ini harus diantisipasi serius oleh masyarakat pesisir selatan Jawa Timur, Bali, hingga NTT. Cuaca buruk dan badai dapat memicu kecelakaan laut, termasuk banjir rob,” ujarnya.
 

Hujan Lebat dan Ancaman Longsor
 

Selain gelombang tinggi, bibit siklon tersebut juga diprediksi membawa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Menurut Huda, situasi ini meningkatkan potensi terjadinya banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di daerah rawan.
 

“Potensi banjir bandang dan longsor sangat terbuka. Masyarakat di wilayah rawan harus mendapat perhatian khusus agar tidak kembali terjadi korban seperti di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” katanya.
 

Dorong Early Warning Berbasis Kearifan Lokal
 

Huda menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana tersebut. Ia mendorong penerapan sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah.
 

“Early warning harus berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, warga bisa segera mengungsi saat tanda bahaya muncul,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.
 

Basarnas dan BNPB Diminta Siaga Penuh
 

Lebih lanjut, Huda meminta pemerintah menyiapkan titik-titik evakuasi di wilayah rawan bencana agar masyarakat memiliki lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian. Ia juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Basarnas, BNPB, serta BPBD di daerah.
 

“Jangan sampai kehilangan golden time saat bencana terjadi. Respons cepat dan terukur sangat menentukan untuk menekan korban jiwa dan kerusakan,” pungkasnya.