Setjen DPR RI Gelar Tes Narkoba untuk Pegawai: "Kalau Positif, Bisa Di-PHK!"

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar aksi tegas memberantas narkoba di lingkungan parlemen. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pendukung di Setjen DPR menjalani sosialisasi bahaya narkotika dan langsung dites narkoba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
 

Kegiatan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini merupakan langkah preventif untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan bebas obat terlarang.
 

Sekjen Tegaskan Nol Toleransi, Ancaman PHK untuk Pengguna
 

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan komitmen tegas lembaganya. Ia menyatakan bahwa pegawai yang terbukti positif menggunakan narkoba akan dikenai sanksi berat sesuai aturan, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
 

"Kalau ada yang teridentifikasi menggunakan narkoba, tentu akan ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, bahkan sampai pada pemberhentian. Ini sudah jelas aturannya," tegas Indra dalam keterangannya.
 

Kegiatan Rutin Tahunan untuk Jaga Integritas dan Kinerja
 

Indra menjelaskan bahwa sosialisasi dan tes narkoba merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Tujuannya tak hanya menjaga kesehatan individu, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan publik dan kinerja institusi.
 

"Narkotika memiliki daya rusak yang sangat besar, tidak hanya bagi kesehatan individu, tetapi juga terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
 

Kerja Sama dengan BNN dan Kewaspadaan di Semua Lingkungan
 

Kerja sama dengan BN dinilai sebagai bagian penting dari upaya edukasi dan pencegahan. Selain itu, Indra juga mengingatkan bahwa ancaman narkoba bisa datang dari mana saja, termasuk lingkungan sosial dan keluarga di luar kantor.
 

Ia mendorong seluruh pegawai untuk saling mengingatkan dan menjaga kewaspadaan kolektif. 
 

"Lingkungan kerja yang sehat akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja," tambahnya.
 

Bagian dari Reformasi SDM dan Dukungan untuk Tugas Konstitusional
 

Langkah tegas ini disebut sebagai bagian dari reformasi sumber daya manusia di Setjen DPR RI. Indra berharap dengan memastikan kondisi fisik dan mental pegawai yang prima, dukungan terhadap tugas-tugas konstitusional DPR RI dapat berjalan optimal.
 

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai berada dalam kondisi yang prima, baik secara fisik maupun mental, sehingga mampu memberikan dukungan terbaik bagi kinerja DPR RI," pungkasnya.
 

Melalui kegiatan ini, Setjen DPR RI berharap dapat memperkuat budaya kerja bersih dan berintegritas, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan narkotika di jantung lembaga legislatif Indonesia.