BKD DPR RI–Parlemen Korea Selatan Tukar Praktik Terbaik Dukungan Keahlian

RAJAMEDIA.CO - Jakarta — Badan Keahlian DPR RI (BKD) menerima kunjungan delegasi Sekretariat Parlemen Korea Selatan sebagai bagian dari upaya pertukaran pengalaman dan penguatan kerja sama antarlembaga pendukung parlemen. 
 

Pertemuan ini difokuskan pada praktik terbaik dalam mengoptimalkan dukungan keahlian agar kerja parlemen semakin efektif, modern, dan berdampak bagi masyarakat.
 

Delegasi Parlemen Korea Selatan dipimpin Chief Expert Advisor of Defense Committee Secretariat of National Assembly Korea Selatan, Song Soo-hwan, didampingi Choi Hyun Ah dan Kil Kihyeok, yang merupakan Legislative Researcher pada komite yang sama.
 

Peran BKD Diminati Parlemen Korea
 

Kepala BKD DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan bahwa delegasi Korea Selatan menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap peran strategis BKD dalam mendukung DPR RI, khususnya pada fungsi legislasi, pengawasan, dan penguatan kebijakan berbasis keahlian.
 

“Delegasi Korea ingin melihat sejauh mana Badan Keahlian mendukung tugas-tugas DPR, agar parlemen dapat bekerja secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Bayu di Gedung Setjen DPR RI, Jakarta, Senin (15/12/2025).
 

Legislasi Berbasis Bukti dan Partisipasi Publik
 

Salah satu topik utama yang dibahas adalah proses penyusunan legislasi berkualitas. Bayu menegaskan, penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di DPR RI dilakukan dengan pendekatan teknokratis, berbasis bukti, serta membuka ruang partisipasi publik.
 

“Mereka memberi perhatian besar pada proses penyusunan naskah akademik. Kami sampaikan bahwa regulasi disusun tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga melibatkan partisipasi publik untuk menjamin kualitas kebijakan,” jelasnya.
 

Fungsi Pemantauan Undang-Undang Jadi Sorotan
 

Delegasi Korea Selatan juga tertarik pada fungsi pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang yang dimiliki DPR RI. Menurut Bayu, fungsi tersebut merupakan bagian penting dari pengawasan parlemen agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
 

“Ini menjadi perhatian mereka karena fungsi tersebut belum secara formal dimiliki oleh sekretariat parlemen di Korea Selatan,” ungkapnya.
 

Teknologi Informasi hingga Pengembangan AI
 

Dalam pertemuan tersebut, BKD juga memaparkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kerja-kerja keahlian parlemen. Namun, Bayu menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, bukan satu-satunya rujukan.
 

“Teknologi kami gunakan, tetapi tetap disertai validasi langsung terhadap sumber data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
 

Tiga Fokus Penguatan BKD ke Depan
 

Bayu menyebutkan, pertemuan ini membuka peluang kerja sama berkelanjutan dengan Parlemen Korea Selatan. 
 

Ke depan, BKD DPR RI memiliki tiga fokus utama pengembangan, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga fungsional perancang perundang-undangan; penguatan dan pemanfaatan teknologi strategis termasuk pengembangan Artificial Intelligence (AI) internal; serta perluasan kolaborasi, baik di dalam negeri maupun dengan mitra internasional.
 

“Kami melihat banyak kesamaan dan peluang kerja sama yang bisa ditindaklanjuti. Pembahasan lanjutan akan dilakukan untuk merealisasikan kolaborasi tersebut,” pungkas Bayu.