Arzeti Bilbina: Pemerintah Harus Bertindak Cepat Hadapi Badai PHK

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat memantik keprihatinan Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina. 
 

Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan terukur guna meredam dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
 

“Angka PHK yang terus bertambah adalah kenyataan pahit yang harus segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga menghantam kehidupan jutaan keluarga. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan bergerak cepat,” kata Arzeti kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
 

Data Ketenagakerjaan Tak Bisa Dianggap Remeh
 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK selama Januari–Juni 2025 mencapai 42.385 orang, naik 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
 

“Data ini tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus segera turun tangan untuk mencegah angka PHK semakin meningkat. Dengan intervensi yang tepat, saya yakin badai PHK ini bisa mereda,” tegas politisi dari Fraksi PKB itu.
 

Insentif, Digitalisasi, dan UMKM Jadi Jalan Keluar
 

Arzeti menyebutkan sejumlah langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menahan laju PHK dan menjaga lapangan kerja. Mulai dari insentif bagi sektor padat karya, seperti keringanan pajak, hingga pengembangan sektor digital, pariwisata, dan UMKM.
 

“Stimulus ekonomi yang lebih agresif juga diperlukan. Pemerintah bisa meningkatkan belanja di sektor strategis seperti infrastruktur dan pengembangan UMKM. Dengan begitu, akan terbuka peluang kerja baru bagi para korban PHK,” ucapnya.
 

Satgas PHK Harus Jadi Garda Depan
 

Ia juga menyoroti keberadaan Satgas PHK yang dibentuk pemerintah. Menurut Arzeti, satgas ini harus berperan maksimal, tidak sekadar reaktif tapi juga preventif.
 

“Satgas PHK harus lebih aktif dan responsif. Mereka harus bisa mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan PHK massal,” jelasnya.
 

Sinergi Semua Pihak Jadi Kunci
 

Arzeti menegaskan, penanganan krisis PHK membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus duduk bersama.
 

“Pemerintah harus menjadi motor penggerak, tapi pengusaha dan masyarakat juga harus turut berperan aktif. Kita harus segera ambil langkah agar tidak terjebak dalam lingkaran pengangguran yang berkepanjangan,” tandasnya.