Ara Dorong Ganjalan SLIK OJK untuk MBR Dihapus, Program 3 Juta Rumah Dipacu!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat  — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan solusi atas hambatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang kerap mengganjal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat mengajukan kredit rumah subsidi. 
 

Maruarar - akrab disapa Ara -  menilai, jika regulasi SLIK dapat ditinjau ulang atau bahkan dihapus bagi sektor perumahan MBR, maka akses rakyat terhadap rumah layak huni akan jauh lebih mudah—sekaligus mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah arahan Presiden Prabowo Subianto.
 

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Pimpinan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
 

SLIK OJK Jadi Ganjalan MBR Miliki Rumah Subsidi
 

Maruarar mengungkapkan bahwa persoalan SLIK—mulai dari catatan keterlambatan pembayaran hingga kredit macet lama—sering kali membuat pengajuan KPR FLPP ditolak meski calon penerima masuk kategori MBR.
 

“Kalau kewenangan saya, saya ingin SLIK untuk sektor perumahan MBR bisa dihapuskan. Karena ini benar-benar menghambat rakyat memiliki rumah subsidi,” ujarnya.
 

Menurutnya, masukan serupa diterima dari banyak daerah saat ia melakukan kunjungan kerja.
 

“Di Bali, Bandung, Denpasar, Sumut, Sulsel, Jabar, Jateng, Jatim—di semua daerah itu, SLIK menjadi kendala utama rakyat untuk mengajukan rumah subsidi,” kata Maruarar.
 

Program 3 Juta Rumah Didukung Penuh Presiden Prabowo
 

Dalam kesempatan itu, Maruarar menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto serta dukungan para pemangku kepentingan seperti Komisi V DPR, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Purbaya.
 

“Berdasarkan data, anggaran Kementerian PKP tahun depan naik 100 persen,” katanya.
 

Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga melonjak signifikan, dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit, yang diharapkan mampu memangkas jumlah rumah tidak layak huni.
 

Kuota FLPP Naik Jadi 350 Ribu Unit
 

Pemerintahan Presiden Prabowo juga meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit untuk MBR.
 

Hingga 25 November 2025, telah terealisasi 223.393 unit KPR FLPP dengan nilai penyaluran Rp 27,72 triliun.
 

“Kami sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait agar SLIK bisa ditinjau kembali, khusus untuk rakyat yang ingin membeli rumah subsidi,” ungkap Maruarar.
 

BPHTB dan PBG Gratis untuk MBR
 

Kementerian PKP juga memastikan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR digratiskan.
 

Selain itu, pemerintah tengah mendorong pembangunan rumah susun di kota-kota besar dengan memanfaatkan aset negara yang tersedia.
 

“Saya minta pembangunan rumah di kota-kota besar mulai diarahkan ke rusun. Di Denpasar, misalnya, masih ada sisa lahan Kemenkeu. Sudah dibangun rusun ASN, dan sisanya harus dialokasikan untuk masyarakat MBR,” tegas Maruarar.