Andreas Hugo: Pancasila Bukan Sekadar Simbol, Tapi Mandat Menegakkan HAM!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni jadi momentum politik ideologis. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan: Sila Kedua adalah jantung perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.
 

Pancasila tak bisa direduksi jadi sekadar simbol di spanduk atau caption media sosial. Demikian pesan keras yang disampaikan Andreas Hugo Pareira saat memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025). Legislator senior dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan, Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – adalah garis tegas negara dalam menjamin HAM dan keadilan sosial.
 

“Sila Kedua adalah titik temu antara nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan harus menjunjung martabat manusia dan menolak diskriminasi,” tegas Andreas.
 

Menurut Andreas, peringatan 1 Juni tak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia menilai peringatan ini harus menjadi refleksi strategis dalam menghadapi tekanan global dan penetrasi ideologi transnasional yang menggerus akar kebangsaan.
 

“Pancasila adalah pijakan bangsa yang berdaulat dan berkeadaban. Bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalankan,” lanjutnya.
 

Ideologi Kerja Nyata, Bukan Simbol Seremonial
 

Andreas mengkritik keras praktik memperingati Pancasila hanya sebatas formalitas. Menurutnya, justru dibutuhkan keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja.
 

“Yang utama adalah keberanian menjadikan Pancasila nyata dalam undang-undang, penganggaran, pengawasan, dan pelayanan publik,” ujar legislator dari Dapil NTT I ini.
 

Dalam konteks HAM, Andreas menegaskan, tak ada artinya bicara Indonesia Raya jika rakyat kecil terus ditindas. Ia menyinggung harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan krisis agraria sebagai bukti negara belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
 

“Apalah arti Indonesia Raya jika anak-anak kehilangan sekolah, petani tergusur dari tanahnya, rakyat kecil tertindih harga pangan?” tukasnya.
 

Suara Bung Karno, Nafas Kebijakan Pro-Rakyat
 

Andreas juga mengutip pernyataan Bung Karno soal Pancasila yang digali dari perut bumi Indonesia, bukan hasil impor ideologi luar.
 

“Aku tidak mengatakan aku menciptakan Pancasila. Aku menggali dari tradisi kami sendiri dan menemukan lima butir mutiara indah,” kata Andreas, mengutip Bung Karno.
 

Menurutnya, kutipan itu adalah pengingat bahwa Pancasila bukan produk asing, tapi buah sejarah bangsa yang harus dijaga dengan kebijakan nyata dan anggaran yang adil.
 

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi HAM, Andreas memastikan DPR akan mengawal keberpihakan anggaran terhadap sektor krusial: desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
 

“Memperkokoh Pancasila berarti berpihak pada yang lemah, bukan tunduk pada kepentingan modal,” pungkasnya.