Adian Turun Gunung! Konflik Agraria Riau Diminta Disikat Tuntas dan Berkeadilan

RAJAMEDIA.CO — Pekanbaru, Kunker — Drama konflik agraria di Riau kembali jadi sorotan. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, turun langsung memimpin mediasi dan menegaskan: penyelesaian tak boleh setengah-setengah.
 

“Konflik agraria bukan cuma soal hukum, tapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat,” tegasnya, Kamis (16/4/2026).
 

Bukan Sekadar Sengketa, Tapi Soal Keadilan
 

Adian menekankan konflik agraria di Riau sudah lama berlarut dan menyentuh banyak aspek—dari ekonomi hingga sosial.
 

Melalui BAM DPR RI, pihaknya berkomitmen menghimpun dan mengawal aspirasi rakyat hingga tuntas.
 

Indragiri Hulu dan Kampar Jadi Titik Panas
 

Dua wilayah jadi contoh nyata peliknya persoalan:
 

1. Indragiri Hulu: sengketa HGU antara warga dan perusahaan, masalah batas lahan, hingga kemitraan plasma yang mandek 
 

2. Kampar: tumpang tindih kawasan hutan dengan lahan garapan masyarakat serta konflik izin HTI 
 

Masalahnya kompleks dan sudah berlangsung lama.
 

Data Harus Dibuka, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi
 

Adian menegaskan, kunci penyelesaian ada pada transparansi.
 

Mulai dari:
 

1. Status lahan 

2. Batas wilayah 

3. Legalitas perizinan 
 

“Kami ingin gambaran utuh berbasis fakta,” katanya.
 

Pemprov Riau Akui Masalah Menumpuk
 

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Hariyanto, mengakui akar konflik berasal dari carut-marut tata ruang dan perizinan.
 

“Belum sinkronnya tata ruang, kawasan hutan, dan izin perkebunan jadi sumber masalah,” ujarnya.
 

Langkah Strategis Mulai Digenjot
 

Pemprov Riau mengklaim sudah bergerak dengan sejumlah langkah:
 

1. Sinkronisasi tata ruang 

2. Program TORA (legalisasi lahan masyarakat) 

3. Penataan izin perkebunan 

4. Penegakan hukum berkeadilan 
 

Termasuk pembentukan tim terpadu untuk percepatan penyelesaian konflik.
 

Harapan: Jangan Lagi Berlarut
 

Pemprov berharap dukungan DPR RI untuk mempercepat solusi konkret:
 

1. Penyediaan lahan pengganti 

2. Kepastian hukum bagi masyarakat 

3. Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah 
 

Pesan Keras: Jangan Parsial, Harus Total
 

Adian menutup dengan pesan tegas: konflik agraria tak bisa diselesaikan sepotong-sepotong.
 

Butuh sinergi semua pihak—pemerintah, DPR, perusahaan, dan masyarakat.
 

Kalau tidak, konflik akan terus berulang… dan rakyat tetap jadi korban.