7 PMI Tewas Di Kamboja! Puan Desak Negara Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan agar perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) diperkuat secara menyeluruh. 
 

Seruan ini disampaikan menyusul laporan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara, yang mencatat tujuh PMI asal Sumut tewas di Kamboja sepanjang 2025.
 

Mereka diduga berangkat melalui jalur non-prosedural, tanpa perlindungan resmi negara.
 

“Kami meyakini masih banyak daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita perlu diperkuat secara menyeluruh,” ujar Puan, dalam keterangan persnya, Jumat (17/10/2025).
 

Modus Baru Perdagangan Manusia Lewat Dunia Digital
 

Puan menyoroti bahwa praktik perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja kini semakin kompleks, termasuk dengan modifikasi modus lewat teknologi digital.
 

“Setiap nyawa yang hilang akibat praktik ini adalah bukti nyata bahwa negara harus hadir secara optimal untuk melindungi warganya. Kita tidak bisa menunggu laporan atau menunggu viral dulu sebelum bertindak,” tegasnya.
 

Menurutnya, langkah-langkah perlindungan perlu dilakukan dari hulu hingga hilir — mulai dari proses rekrutmen, pemberangkatan, hingga pemantauan kondisi pekerja di luar negeri.
 

Koordinasi Lintas Sektor Diperlukan
 

Puan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga penegak hukum.
 

Ia menilai pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja harus diperketat, sekaligus memperkuat layanan konsuler di negara tujuan agar mampu memberikan pendampingan hukum cepat bagi PMI bermasalah.
 

“Edukasi dan kampanye anti-TPPO serta penipuan daring harus digencarkan, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
 

Penegakan Hukum Jadi Kunci

Puan juga menegaskan, penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan manusia lintas negara harus jadi prioritas nasional.
 

“Praktik TPPO harus ditindak tegas dan diantisipasi sedini mungkin. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.
 

Momentum Menata Ulang Sistem Perlindungan PMI

Menutup pernyataannya, Puan berharap agar kasus tujuh PMI asal Sumut yang tewas di Kamboja menjadi momentum untuk menata ulang sistem perlindungan pekerja migran Indonesia.
 

“Negara wajib hadir dari hulu hingga hilir, mulai dari edukasi masyarakat, pengawasan agen penyalur, pendampingan di negara tujuan, hingga pemulangan dan rehabilitasi korban,” tandasnya.
 

“Kita tidak boleh membiarkan nyawa warga kita hilang di tangan sindikat kriminal.”