UU Koperasi Sudah Kedaluwarsa, DPR Minta Direvisi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 21 Februari 2025 – Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dianggap sudah uzur dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edy Purwanto, menegaskan bahwa revisi harus segera dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari kurangnya profesionalisme pengelolaan, lemahnya pengawasan, hingga belum adanya regulasi koperasi digital.
 

"Undang-undang ini sudah berusia 33 tahun dan belum cukup mendorong profesionalisme koperasi. Akibatnya, banyak koperasi dikelola secara kekeluargaan tapi tidak profesional, hingga akhirnya kolaps seperti kasus Indosurya," ujar Edy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (20/2).
 

Kasus Indosurya & Pandawa: Bukti Koperasi Masih Semrawut!
 

Menurut Edy, kasus Koperasi Indosurya yang gagal bayar dan Pandawa Mandiri Group yang menjalankan skema investasi bodong harus jadi alarm untuk memperketat pengawasan koperasi.
 

"Prinsip kekeluargaan memang penting, tapi kalau pengelolaannya amburadul, ya akhirnya jadi kasus besar seperti Indosurya. Ini menunjukkan pengawasan kita masih lemah!" tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
 

Ia menekankan perlunya sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, agar koperasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
 

Koperasi Digital Belum Diatur, Celah Pinjol Ilegal Makin Ganas!
 

Selain soal pengelolaan, Edy menyoroti belum adanya regulasi koperasi berbasis digital. Akibatnya, koperasi malah dijadikan celah untuk praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat.
 

"Sekarang banyak koperasi beroperasi secara digital, tapi tanpa regulasi yang jelas. Jangan sampai koperasi justru jadi alat kejahatan," katanya.
 

Tak hanya itu, ia juga mengkritisi pemberian hibah koperasi oleh pemerintah daerah tanpa pengawasan ketat. Dana yang seharusnya untuk memajukan koperasi justru sering disalahgunakan.
 

"Tanpa sanksi yang jelas, sistem reward and punishment tidak berjalan. Ini yang harus kita atur dalam revisi UU," tegasnya.
 

DPR: Koperasi Harus Jadi Kekuatan Ekonomi, Bukan Ladang Penipuan!
 

Edy menegaskan bahwa koperasi harus kembali ke fitrahnya sebagai sokoguru perekonomian nasional. Jika dikelola dengan benar, koperasi bisa jadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat yang kuat dan mandiri.
 

"Kita ingin koperasi benar-benar membantu rakyat, bukan malah merugikan anggotanya. Jadi revisi ini bukan sekadar formalitas, tapi kebutuhan!" pungkasnya.
 

Nah, setuju gak kalau UU Koperasi segera direvisi?