Tutup 2025, Sekjen DPR Tekankan Evaluasi Pemberitaan dan Penguatan Komunikasi Publik 2026

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – DPR RI bersiap menata ulang strategi komunikasi publik. Menutup tahun kerja 2025, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Biro Pemberitaan Parlemen sebagai fondasi penajaman arah kebijakan komunikasi DPR RI pada 2026.
 

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari refleksi internal atas capaian pemberitaan parlemen sepanjang 2025, sekaligus penguatan agenda transformasi kelembagaan di bidang informasi dan kehumasan.
 

Biro Pemberitaan Berperan Strategis
 

Indra menilai Biro Pemberitaan Parlemen memegang peran strategis dalam menyampaikan kinerja DPR RI kepada publik melalui beragam platform, mulai dari liputan real-time, konten visual, hingga narasi jurnalistik yang membentuk persepsi publik.
 

Namun demikian, evaluasi kinerja tidak cukup berhenti pada jumlah produksi konten atau intensitas pemberitaan.
 

“Biro Pemberitaan Parlemen harus berani mengevaluasi secara menyeluruh, tidak hanya output, tetapi juga outcome—sejauh mana informasi keparlemenan benar-benar diterima dan dipahami oleh publik,” ujar Indra dalam kegiatan evaluasi di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
 

Transformasi Harus Diikuti Penguatan SDM
 

Sekjen DPR menegaskan bahwa semangat transformasi kelembagaan yang tengah dijalankan DPR RI harus dibarengi perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek penguatan sumber daya manusia (SDM) di Biro Pemberitaan Parlemen.
 

Menurutnya, peningkatan kompetensi SDM menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan informasi publik yang semakin kompleks—baik dalam penyajian visual, fotografi, hingga narasi jurnalistik yang komprehensif dan berimbang.
 

Antisipasi Krisis Informasi
 

Memasuki tahun 2026, Indra mendorong Biro Pemberitaan Parlemen memiliki kerangka kerja mitigasi krisis komunikasi yang jelas dan terukur. Pengalaman krisis informasi pada periode sebelumnya dinilai menjadi pelajaran penting agar DPR RI lebih siap menghadapi hoaks, disinformasi, dan serangan informasi yang tidak faktual.
 

“Kedepan, Biro Pemberitaan Parlemen harus memiliki strategi mitigasi krisis agar tidak tergagap menghadapi hoaks dan disinformasi,” tegasnya.
 

Bangun Pemahaman Publik yang Utuh
 

Indra menekankan, informasi yang disampaikan kepada publik harus bersifat faktual, akurat, dan mampu membangun pemahaman yang utuh tentang fungsi, kinerja, dan peran DPR RI dalam sistem ketatanegaraan.
 

“Informasi yang disampaikan harus faktual dan mampu membangun pemahaman publik yang utuh tentang DPR RI,” pungkas Indra.
 

Dengan evaluasi menyeluruh dan penguatan strategi komunikasi, DPR RI berharap kehadirannya di ruang publik semakin informatif, kredibel, dan responsif terhadap dinamika informasi nasional.