Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

TGPF Mendesak Dibentuk, Publik Berhak Tahu Fakta di Balik Aksi Demonstrasi!

Laporan: Firman
Minggu, 07 September 2025 | 22:04 WIB
Presiden RI  Prabowo Subianto - BPMI Setpres -
Presiden RI Prabowo Subianto - BPMI Setpres -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam  – Presiden Prabowo Subianto diminta segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel untuk mengungkap fakta sesungguhnya dari aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu. 
 

Desakan ini muncul seiring pernyataan Presiden soal indikasi makar dan terorisme yang menunggangi aksi tersebut.
 

Desakan Transparansi Publik
 

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menegaskan pembentukan TGPF penting agar publik memperoleh penjelasan terang-benderang.
 

“Presiden atau pemerintah harus segera membentuk TGPF yang kredibel. Fakta harus diungkap, pola gerakan ditemukan, serta dibedakan antara aspirasi demokratis dengan agenda politik terselubung,” tegas Hendardi, Minggu (7/9).
 

Hak Publik untuk Tahu
 

Menurutnya, makar, terorisme, dan dugaan keterlibatan asing adalah tindakan terorganisasi yang melibatkan aktor-aktor di balik layar. Karena itu, investigasi mendalam diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik: siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, dan apa tujuan politiknya.
 

“Jika tidak, masyarakat akan terus diliputi kecemasan dan ketidakpastian, bahkan bisa memicu eskalasi baru,” katanya.
 

Libatkan Semua Elemen
 

Hendardi juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah. Partisipasi bermakna mesti dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan pakar, akademisi, tokoh agama, media, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.
 

“Dengan begitu, potensi salah sasaran bisa diminimalisasi. TGPF menjadi dasar untuk memastikan hak publik atas kebenaran dan menciptakan rasa aman yang otentik,” ujarnya.
 

Cooling Down System
 

Lebih jauh, Hendardi menilai pengungkapan fakta merupakan mekanisme pendinginan dari kemarahan publik. Ia menyebut pemerintah perlu memperbaiki tata kelola penyelenggaraan negara agar lebih adil, sekaligus mengurangi kesenjangan yang menjadi akar persoalan bangsa.
 

“Agenda mendasar harus dilakukan pemerintah dan elite politik agar cita-cita berbangsa dan bernegara tetap terjaga,” pungkasnya.rajamedia

Komentar: