Soroti Dana Pemda Rp234 T Mengendap, Doli Minta Pusat-Daerah Sinkronisasi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti temuan data Kementerian Keuangan mengenai dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan hingga Rp234 triliun. 
 

Politikus Fraksi Golkar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar dana pembangunan bisa terserap optimal.
 

Hal ini disampaikannya dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Dari Mengendap ke Berdampak: Optimalisasi Anggaran Pemda untuk Pembangunan” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
 

“Ironinya, masih ada ratusan triliun rupiah dana APBD yang mengendap di bank. Misinya adalah agar pembangunan di seluruh wilayah bisa berkesinambungan,” ujar Doli dalam diskusi yang juga menghadirkan Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago ini.
 

Kontradiksi Kebutuhan vs Penyerapan Anggaran
 

Doli mempertanyakan kontradiksi yang terjadi di mana banyak kepala daerah mengeluh kekurangan anggaran, namun di sisi lain terdapat dana sangat besar yang belum terserap.
 

“Di satu sisi kepala daerah meminta tambahan anggaran, tapi di sisi lain ada dana besar yang belum digunakan. Ini harus disinkronkan dan dibahas bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
 

Ia memperingatkan bahwa tanpa penjelasan yang jelas, kondisi ini berisiko menimbulkan kebingungan publik dan distorsi dalam perumusan kebijakan.
 

Minta Jaminan Tata Kelola Bersih dan Transparan
 

Lebih lanjut, Doli mengingatkan pentingnya pengelolaan dana transfer ke daerah yang bersih dari praktik korupsi. Setiap rupiah anggaran harus bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat.
 

“Tentu bagi pemerintah daerah harus ada jaminan bahwa dana transfer itu dikelola secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada penyelewengan. Tujuannya jelas, agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” tambahnya.
 

Dorong Koordinasi Kemenkeu dan Kemendagri
 

Doli mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkoordinasi dengan para kepala daerah guna membahas penyebab tidak terserapnya anggaran tersebut.
 

“Saya menyarankan agar Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendudukkan persoalan ini,” ujarnya.
 

Menutup paparannya, Doli berharap hasil diskusi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat agar kebijakan pengelolaan dana daerah dapat lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
 

“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak. Jangan sampai pembangunan nasional terganggu hanya karena persoalan teknis di daerah,” tutupnya.