Dana Desa Jangan Sekadar Habis Anggaran! DPR Minta Warga Ikut Tentukan Arah Pembangunan

RAJAMEDIA.CO — Denpasar, Bali — Dana Desa tak boleh hanya menjadi rutinitas penyaluran anggaran setiap tahun. Program bernilai triliunan rupiah itu harus benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat desa.
 

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, I Dewa Gde Agung Widiarsana, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis (23/7/2026).
 

Menurut politisi Fraksi Gerindra tersebut, keberhasilan Dana Desa tidak diukur dari besarnya dana yang dikucurkan pemerintah, melainkan dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam menentukan arah pembangunan di desanya.
 

"Program Dana Desa harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar kegiatan yang didanai benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tegas Agung.
 

Warga Harus Jadi Penentu, Bukan Sekadar Penonton
 

Agung menilai pembangunan desa akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan sejak awal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
 

Dengan keterlibatan tersebut, program yang dijalankan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
 

"Kalau masyarakat ikut menentukan, maka hasil pembangunan akan lebih dirasakan manfaatnya dan berkelanjutan," ujarnya.
 

Dorong Potensi Ekonomi Desa
 

Agung juga mendorong agar Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat.
 

Khusus di Bali, menurutnya, potensi desa sangat besar untuk dikembangkan melalui sektor pariwisata, pertanian, perikanan, hingga ekonomi kreatif.
 

"Dana Desa harus menjadi penggerak ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
 

BPK dan BPKP Diminta Turun ke Desa
 

Selain mendorong partisipasi masyarakat, Agung menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
 

Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih aktif melakukan pengawasan langsung ke desa agar penggunaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
 

Menurutnya, pengawasan yang kuat akan memastikan setiap rupiah Dana Desa benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas.
 

Komisi XI Kawal Dana Desa
 

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Komisi XI berkomitmen terus mengawal optimalisasi pemanfaatan Dana Desa agar mampu mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.