Tragedi Bali, Sari Yuliati: Main Hakim Sendiri Adalah Pelanggaran Hukum!
RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengecam keras aksi main hakim sendiri yang diduga menewaskan seorang pria terduga pencuri ayam di Bali. Menurutnya, peristiwa tragis tersebut menjadi alarm serius bahwa penegakan hukum tidak boleh digantikan oleh aksi massa.
Sari menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan diselesaikan melalui kekerasan yang justru melahirkan tindak pidana baru.
"Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku. Jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri. Apabila menemukan dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian atau aparat yang berwenang agar diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Nyawa Tak Boleh Hilang karena Emosi Massa
Sari menyatakan keprihatinannya atas meninggalnya seorang warga yang diduga menjadi korban pengeroyokan massa. Menurut Politisi Partai Golkar itu, rasa keadilan masyarakat tidak boleh diwujudkan melalui tindakan brutal yang menghilangkan nyawa seseorang.
Ia menegaskan, setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bersama. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, bukan melalui aksi kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa," tegasnya.
Polisi Diminta Usut Tuntas
Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta Kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai hukum yang berlaku.
Literasi Hukum Harus Diperkuat
Selain penegakan hukum, Sari mendorong pemerintah memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat agar budaya main hakim sendiri tidak terus berulang.
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Polri meningkatkan literasi hukum melalui sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa.
"Literasi hukum masyarakat harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus memahami bahwa tindakan menghakimi sendiri dapat berakibat fatal, baik bagi korban maupun bagi pelakunya yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," ujarnya.
Bangun Kepercayaan pada Penegak Hukum
Mantan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI itu berharap tragedi di Bali menjadi momentum memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Ia mengajak masyarakat untuk menahan diri dari tindakan emosional dan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada institusi yang berwenang.
"Menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum harus tetap berada di tangan institusi yang diberi kewenangan oleh negara," pungkas Sari Yuliati.
RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik | 4 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Daerah | 6 hari yang lalu
Ekbis | 5 hari yang lalu
Parlemen | 22 jam yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Dunia | 2 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu