Ida Fauziyah Desak Konsolidasi BUMN Galangan Kapal: Jangan Jalan Sendiri-sendiri!

RAJAMEDIA.CO - Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah melontarkan kritik tajam terhadap belum terbangunnya sinergi nyata antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor maritim. Menurutnya, konsolidasi BUMN galangan kapal tak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kerja sama bisnis yang terintegrasi.
 

Pernyataan itu disampaikan Ida saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
 

Negara Kepulauan Butuh Ekosistem Maritim yang Kuat
 

Ida menegaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan ekosistem industri maritim yang solid. Karena itu, konsolidasi BUMN galangan kapal harus dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
 

Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, proses penggabungan dan penyelarasan antarperusahaan pelat merah di sektor maritim tidak bisa dilakukan secara instan.
 

"Rasanya mengkonsolidasi BUMN galangan kapal itu memang tidak cukup satu sampai dua jam. Jadi perlu sangat serius mengkonsolidasikannya untuk kita bisa tegak mengatakan kita ini negara kepulauan," ujar Ida.
 

Soroti Minimnya Sinergi PT PAL, PELNI, dan ASDP
 

Dalam forum tersebut, Ida juga mempertanyakan arah kolaborasi antarperusahaan BUMN maritim, khususnya PT PAL Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), dan PT ASDP Indonesia Ferry.
 

Ia mengaku belum melihat adanya keterpaduan strategi maupun arah bisnis yang menunjukkan ketiga perusahaan tersebut bergerak dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
 

"Saya ngomong ke Pak Dirut, 'In-line-nya di mana Pak, tunjukkan kepada saya?' In-line-nya PT PAL, PELNI, dengan ASDP itu di mana? Saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa Bapak-Bapak semua melakukan konsolidasi," tegasnya.
 

Menurut Ida, tanpa integrasi yang jelas, agenda besar pembangunan industri maritim nasional akan sulit diwujudkan.
 

DPR Awasi Konsolidasi BUMN Maritim
 

Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Surabaya yang berlangsung pada 22–26 Juli 2026 difokuskan untuk memastikan konsolidasi BUMN maritim berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah, termasuk dalam kerangka pembentukan holding di bawah BPI Danantara.
 

Selain mengevaluasi kesiapan PT PAL Indonesia sebagai calon induk holding galangan kapal, Komisi VI juga menelaah berbagai agenda strategis lainnya, mulai dari program peremajaan armada PELNI dan ASDP, peningkatan layanan infrastruktur pelabuhan oleh Pelindo, hingga optimalisasi aset negara yang dikelola PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
 

Konsolidasi Harus Berbuah Aksi Nyata
 

Bagi Komisi VI DPR RI, keberhasilan konsolidasi tidak cukup diukur dari perubahan struktur organisasi. Yang lebih penting adalah lahirnya sinergi bisnis, efisiensi operasional, serta penguatan daya saing industri maritim nasional.
 

Indonesia, sebagai negara kepulauan, membutuhkan BUMN maritim yang bergerak dalam satu visi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Itulah pesan utama yang disampaikan Ida Fauziyah kepada para pengelola BUMN sektor maritim.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.