Sarifah Soroti Dampak Efisiensi terhadap Pekerja Kontrak dan Penyiaran Nasional

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 13 Februari 2025 – Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap pekerja kontrak yang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
 

Hal itu disampaikan Sarifah Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers, di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
 

Sarifah mempertanyakan kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 yang berujung pada pengurangan anggaran belanja. Ia menegaskan bahwa belanja pegawai seharusnya tidak masuk dalam efisiensi anggaran.
 

"Padahal sesuai dengan Inpres 1/2025, belanja pegawai itu tidak masuk ke dalam efisiensi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana nasib sopir, satpam, driver bus, cleaning service, dan office boy (OB)? Kita tahu anggaran mereka bukan dari belanja pegawai, tetapi belanja lainnya. Apakah ini masuk efisiensi juga? Saya harap mereka tidak terkena dampaknya," tegas Sarifah.
 

Keprihatinan terhadap Nasib Pekerja Honorer
 

Sebagai seorang perempuan dan ibu, Sarifah mengungkapkan keprihatinannya atas nasib pekerja honorer yang tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan.
 

"Kemarin saya mendengar cerita miris dari seorang pegawai honorer. Ketika ia sampai di rumah, tiba-tiba mendapat informasi bahwa dirinya di-PHK. Saya berharap hal seperti ini tidak terjadi di kementerian lain yang menjadi mitra Komisi I," tandasnya.
 

Sarifah menekankan agar pemerintah memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan pekerja kontrak yang bergantung pada penghasilan mereka untuk kebutuhan sehari-hari.
 

Dukungan Penyiaran Berkualitas dan Pemerataan Teknologi
 

Selain membahas tenaga kerja kontrak, Sarifah juga meminta penjelasan terkait kebijakan prioritas nasional dalam sektor penyiaran. Menurutnya, penting untuk mendukung tayangan yang edukatif dan bermanfaat guna melawan penyebaran hoaks yang semakin marak di media sosial.
 

"Saya mengapresiasi KPI yang telah mengadakan program untuk meningkatkan kualitas penyiaran. Namun, jika anggarannya dipotong, kontrol terhadap penyiaran akan semakin sulit," jelasnya.
 

Lebih lanjut, Sarifah menyoroti masalah blankspot yang masih terjadi di banyak daerah, termasuk yang berdekatan dengan Jakarta. Ia meminta Komdigi untuk memastikan bahwa pemerataan teknologi komunikasi dan informasi dapat menjangkau seluruh Indonesia.
 

"Pemerataan bantuan teknologi harus lebih merata. Masih ada daerah dekat Jakarta yang mengalami blankspot. Ini harus menjadi perhatian," tambahnya.
 

Apresiasi Komdigi dalam Menangani Konten Pornografi
 

Di akhir pernyataannya, Sarifah memberikan apresiasi kepada Kementerian Komdigi atas keberhasilannya dalam menangani peredaran konten pornografi di platform WhatsApp.
 

"Saya sangat mengapresiasi upaya Komdigi dalam mengatasi masalah ini. Terima kasih, jika saya bisa memberi applause, saya akan berikan applause yang luar biasa untuk Komdigi," ujarnya dengan penuh semangat.
 

Rapat kerja ini menjadi momen penting untuk memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap tenaga kerja kontrak serta mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penyiaran dan pemerataan teknologi di seluruh wilayah Indonesia.