Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Rieke: Imigrasi Garda Pertahanan, Negara Tak Boleh Kalah di Perbatasan

Laporan: Halim Dzul
Minggu, 12 April 2026 | 06:58 WIB
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka  - Humas DPR -
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Pontianak, Legislator — Suara lantang datang dari parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan, sudah saatnya cara pandang terhadap keimigrasian diubah total: bukan lagi sekadar urusan cap paspor, tapi bagian dari pertahanan negara.
 

Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi XIII di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (9/4/2026).
 

Imigrasi = Kedaulatan Negara
 

Rieke menilai, fungsi keimigrasian selama ini kerap direduksi menjadi layanan administratif semata. Padahal, perannya jauh lebih strategis.
 

“Keimigrasian adalah bagian dari sistem pertahanan negara,” tegasnya.
 

Menurutnya, penguatan imigrasi berarti memperkuat kedaulatan nasional—terutama di wilayah perbatasan yang rawan pelanggaran.
 

Dorong Sistem Data Terpadu Nasional
 

Untuk memperkuat pengawasan, Rieke mengusulkan pembangunan border data common system—sistem integrasi lintas lembaga.
 

Data dari Dukcapil, Imigrasi, Polri hingga BIN harus terhubung dalam satu sistem terpadu.
 

Tujuannya jelas: deteksi lebih cepat, pengawasan lebih kuat, celah lebih sempit.
 

Teknologi Jadi Senjata: Risk Scoring dan Profiling
 

Rieke juga mendorong penggunaan teknologi berbasis risiko.
 

Dengan sistem risk scoring dan profiling otomatis, aparat bisa mengantisipasi ancaman sebelum terjadi.
 

“Jangan hanya reaktif. Harus bisa deteksi dini,” ujarnya.
 

Petugas Perbatasan Butuh Perlindungan
 

Tak hanya sistem, Rieke menyoroti kesejahteraan petugas di lapangan.
 

Ia mengusulkan:
 

1. Dana khusus keimigrasian 

2. Tunjangan risiko tinggi 

3. Asuransi terintegrasi 
 

Menurutnya, menjaga perbatasan bukan tugas biasa—tapi garis depan negara.
 

70 ‘Jalan Tikus’ Jadi Alarm Bahaya
 

Fakta mencengangkan terungkap: sekitar 70 jalur ilegal atau “jalan tikus” masih aktif di Kalimantan Barat.
 

Ini jadi bukti nyata lemahnya pengawasan yang harus segera dibenahi.
 

“Perbatasan adalah wajah negara. Kalau lemah di sana, kita lemah di dalam,” tegasnya.
 

Pesan Keras: Negara Tak Boleh Kalah
 

Rieke menutup dengan peringatan tajam: negara tidak boleh kalah oleh sistem yang lemah, jalur ilegal, atau koordinasi yang buruk.
 

Pesannya jelas: perkuat imigrasi, atau siap kehilangan kendali di perbatasan.rajamedia

Komentar: