Realisasi Rp3,48 Triliun, PKP Gaspol Tuntaskan Program Hunian Rakyat!

“Ara: Perumahan Harus Jadi Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah.”
 

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merilis capaian terbaru penyerapan anggaran nasional hingga 31 Oktober 2025. Berdasarkan data MyPKP, realisasi keuangan program perumahan telah tembus Rp3,486 triliun atau 73,92 persen.
 

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa progres ini bukan sekadar angka. Menurutnya, fokus utama tetap pada manfaat real di lapangan: akses hunian layak dan kawasan permukiman berkualitas untuk rakyat dari ujung Sumatra sampai pelosok Papua.
 

“Program perumahan harus menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang inklusif, produktif, serta berkelanjutan,” tegas Maruarar Sirait, Jumat (31/10).

Jawa III Tertinggi Nasional — 90,15%
 

Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan, capaian tertinggi saat ini dipegang BP3KP Jawa III (Jateng – DIY) dengan realisasi 90,15 persen.
 

Jawa III telah menuntaskan:
 

- 131 unit rusun (3 tower)

- 7.639 unit BSPS

- 2.471 unit rumah CSR dari 5.034 rencana

Penyaluran FLPP di wilayah ini mencapai 17.902 unit senilai Rp2,13 triliun, dengan dukungan 14 bank dan 678 developer (HIMPERRA paling besar).
 

Jawa Timur Runner-up, Sumut dan Aceh Tempel Ketat
 

Posisi kedua ditempati BP3KP Jawa IV (Jatim) dengan realisasi 88,10 persen, disusul BP3KP Sumatera II (Sumut) 87,14 persen dan BP3KP Sumatera I (Aceh) 84,14 persen.
 

Program FLPP juga berjalan dengan kontribusi CSR lintas sektor: BAZNAS, Tzu Chi, KwarDa Pramuka, Sinarmas, Lippo Group, Ciputra, KADIN hingga lembaga filantropi Islam.
 

Jawa Barat Libas 6 Triliun FLPP
 

BP3KP Jawa II (Jabar) yang berada di posisi kelima dengan realisasi 80,37 persen justru mencatat kinerja FLPP tertinggi nasional: 48.192 unit rumah setara Rp6,03 triliun.
 

Selain FLPP, Jabar juga menggarap rusun, PSU, BSPS dan penanganan kawasan kumuh 29,03 hektare.
 

Ara Tekankan: Output Bukan hanya Serapan — Dampaknya Harus Nyata
 

Maruarar Sirait menegaskan, output keuangan tidak boleh berhenti sebagai laporan.
 

“Ini soal kesejahteraan rakyat. Hunian layak itu fondasi produktivitas, kesehatan, dan pendidikan keluarga Indonesia,” tegasnya.
 

Didyk menutup dengan pesan singkat ke seluruh satuan kerja:
 

“Selamat teman-teman, tetap semangat. Pastikan serapan optimal, tata kelola akuntabel — dan benar-benar bermanfaat untuk rakyat dan ekonomi daerah.”