Presiden dan Menteri PKP Bahas Percepatan Rumah Subsidi, Kuota Langsung Naik!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025). 
 

Pertemuan ini membahas percepatan penyediaan rumah subsidi yang menjadi prioritas utama pemerintah.
 

Usai pertemuan, Menteri PKP Maruarar Sirait - akrab dipanggi ARA -  menyebut, kepedulian Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan dibuktikan dengan peningkatan signifikan kuota rumah subsidi tahun ini.

"Presiden yang sangat concern kepada perumahan membuktikan bahwa tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit," ujar Ara.

Realisasi Capai 221 Ribu Unit per Pertengahan September

Ara memaparkan capaian realisasi program perumahan subsidi hingga pertengahan September 2025. Data yang disampaikan menunjukkan progres yang cukup signifikan.
 

"Dari 1 Januari sampai 15 September, yang sudah diserahkan 175.662 unit, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047 unit," jelasnya.

KUR Perumahan Rp130 T, Bunga Subsidi 5-6%

Dalam pertemuan tersebut, dibahas terobosan penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pembiayaan perumahan. Program senilai Rp130 triliun ini disebut sebagai sejarah baru dalam pembiayaan perumahan.

"Itu dari segi suplai ada 117 triliun. Yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Bunganya disubsidi 5 persen. Mereka biasa minjam di bank mungkin 11 persen. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5 persen, jadi bayarnya cuma 6 persen," ujar Maruarar.

Dukung UMKM dan Perangi Rentenir

Program KUR perumahan juga menyasar sisi demand dengan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM yang memanfaatkan rumahnya untuk usaha.

"Dari segi demand itu kita memberikan untuk yang punya homestay, buka rumah makan atau warung di rumahnya. Untuk UMKM, bunganya hanya 6 persen dengan plafon sampai Rp500 juta," ungkap Maruarar.

Menteri Ara menekankan bahwa terobosan ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memerangi praktik rentenir.