Prabowo: Uang Pengganti Korupsi CPO Bisa Bangun 8.000 Sekolah dan 600 Kampung Nelayan

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Hukrim — Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Agung RI atas keberhasilan menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
 

Dalam acara penyerahan yang berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden menegaskan, angka tersebut bukan hanya simbol keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga modal besar untuk memperkuat keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 

Dana Rp13 Triliun untuk Bangun Sekolah dan Kampung Nelayan
 

Presiden Prabowo menggambarkan besarnya potensi manfaat dari dana hasil pengembalian kerugian negara tersebut.
 

“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka dana ini bisa membangun 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang layak,” ujar Prabowo.
 

Presiden menekankan, desa nelayan modern menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Program ini menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026, lengkap dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur ekonomi.
 

“Sekarang kita memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rp13 triliun ini bisa membuat perubahan nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
 

Korupsi SDA Adalah Pengkhianatan terhadap Bangsa
 

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ia menilai, hasil pemulihan uang negara ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menindak penyimpangan di berbagai sektor.
 

“Kegiatan ilegal, seperti penyelundupan timah dari Bangka Belitung, tambang ilegal, under invoicing, over invoicing — semua itu bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri,” tegasnya.
 

Prabowo menyebut, praktik ilegal tersebut telah menimbulkan kerugian hingga Rp40 triliun per tahun dan berlangsung selama hampir dua dekade.
 

“Kalau dikalkulasi, kerugiannya bisa mencapai Rp800 triliun. Ini harus kita hentikan demi keadilan ekonomi dan kedaulatan bangsa,” ujarnya menegaskan.
 

Momentum Pemulihan Integritas Bangsa

Penyerahan uang pengganti kerugian negara ini, menurut Presiden, bukan sekadar upaya hukum, tetapi juga momentum pemulihan integritas bangsa. Pemerintah, kata Prabowo, akan terus memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan menutup celah kebocoran keuangan negara.
 

“Pemerintah tidak akan mentolerir praktik yang merugikan rakyat. Setiap rupiah hasil kerja keras bangsa ini harus kembali untuk rakyat Indonesia,” tutup Prabowo.