Segunung! Prabowo Saksikan Penyerahan Rp13,2 Triliun Uang Pengganti Korupsi CPO

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Hukrim - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat integritas nasional dan menegakkan keadilan ekonomi.
 

Pernyataan itu disampaikan saat Kepala Negara menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,255 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).
 

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemulihan keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, yang menyeret sejumlah korporasi besar di tanah air.
 

Presiden Apresiasi Komitmen Kejaksaan Agung
 

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras mereka dalam memberantas korupsi di sektor strategis nasional.
 

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,” ujar Presiden Prabowo.
 

Ia menegaskan bahwa pengembalian uang negara dalam jumlah besar ini bukan sekadar capaian hukum, tetapi juga simbol ketegasan negara melawan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
 

“Penyerahan uang pengganti ini merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia,” tegas Kepala Negara.
 

"Rp13,2 Triliun Diserahkan, Rp4,4 Triliun Masih Dalam Proses"
 

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan capaian Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti perkara korupsi ekspor CPO.
 

Kasus tersebut, kata Burhanuddin, melibatkan tiga grup besar: Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
 

“Total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun. Hari ini kami serahkan Rp13,255 triliun kepada negara, sementara sekitar Rp4,4 triliun masih akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan,” jelas Burhanuddin.
 

Ia menegaskan bahwa langkah Kejaksaan Agung ini merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan ekonomi demi kemakmuran rakyat.
 

“Kejaksaan dalam mengungkap dan memulihkan kerugian negara merupakan wujud komitmen kami untuk menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
 

Simbol Ketegasan Pemerintahan Prabowo
 

Momentum penyerahan uang pengganti tersebut menegaskan arah pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan penegakan hukum dan keadilan ekonomi sebagai pilar utama pembangunan nasional.
 

Kegiatan ini juga menjadi simbol bahwa negara hadir tidak hanya dalam wacana, tetapi dalam tindakan nyata yang menyentuh jantung kepercayaan publik.
 

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
 

Langkah tegas ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran hukum di sektor ekonomi yang merugikan rakyat—dan akan terus menindak tegas setiap penyimpangan yang mengancam keadilan bangsa.