Prabowo KajI Usulan Golkar Soal Pilkada Dipilih DPRD

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam – Arah baru demokrasi Indonesia kembali menggeliat. Presiden Prabowo Subianto memastikan tengah mengkaji gagasan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan pemilihan langsung seperti saat ini. 
 

Langkah tersebut dinilai berpotensi menekan mahalnya biaya politik Pilkada yang kerap menjadi perdebatan panjang.
 

Wacana tersebut mencuat saat puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12). Di hadapan kader dan tamu undangan, Prabowo menyebut skema pemilihan tidak langsung bukan hal tabu dalam kultur demokrasi. Bahkan beberapa negara telah menerapkannya dan dinilai lebih efisien.
 

Demokrasi Murah Bisa Jadi Opsi Nasional
 

“Kalau masyarakat sudah memilih DPRD kabupaten dan provinsi, mengapa tidak sekaligus mereka yang memilih gubernur dan bupati? Selesai,” ujar Prabowo.
 

Presiden menyebut sejumlah negara—Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia—menjalankan sistem serupa dengan biaya politik lebih rendah ketimbang pemilu langsung.
 

“Negara-negara itu memakai sistem politik yang murah,” tegasnya.

Selain efisiensi biaya, Prabowo menyoroti pentingnya etika demokrasi pasca kontestasi. Baginya, yang terpenting bukan hanya siapa yang menang, namun bagaimana bangsa tetap bersatu usai pertarungan politik.
 

“Ketika bersaing kita bertanding. Setelah itu selesai, kita bersatu kembali, kompak, dan bekerja sama,” katanya.

Golkar Dorong Pilkada via DPRD Demi Tekan Politik Uang
 

Dalam forum yang sama, Bahlil Lahadalia kembali menegaskan tuntutan Golkar soal Pilkada melalui DPRD. Ia menilai model tersebut dapat meredam praktik politik uang yang marak di pemilihan langsung.
 

“Setelah dikaji, lebih baik pilkada dipilih lewat DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Tidak usah pusing-pusing lagi,” ujarnya.
 

Menurut Bahlil, demokrasi Indonesia memerlukan formula baru yang menekan biaya politik agar tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar.
 

“Demokrasi harus meminimalkan permainan uang. Jangan sampai hanya orang-orang berduit yang menentukan arah politik,” tegasnya.

Perdebatan mengenai masa depan sistem Pilkada kini memasuki babak baru. Usulan Golkar telah sampai ke meja kajian Presiden, dan publik menanti ke mana arah pembenahan demokrasi akan bergerak: tetap pemilihan langsung, atau kembali lewat DPRD demi demokrasi yang lebih hemat biaya?