PKS Usul Tunjangan Rumah Dinas DPR Ditiadakan, Ini Alasannya

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menyatakan dukungan untuk meniadakan tunjangan rumah dinas yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

Sikap ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal partai, Muhammad Kholid.
 

Kholid menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud dari komitmen partainya untuk mendorong pengelolaan anggaran negara yang hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.
 

Sikap Selaras dengan Kedisiplinan Fiskal

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (29/8/2025), Kholid menjelaskan bahwa dukungan PKS ini selaras dengan semangat menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik, bukan untuk fasilitas yang dinilai tidak mendesak bagi para wakil rakyat.

Penghematan untuk Kepentingan yang Lebih Prioritas

Kholid memaparkan bahwa dengan meniadakan tunjangan tersebut, anggaran yang dihemat dapat dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih membutuhkan dan mendesak.

“Penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM,” jelasnya.

Menurutnya, langkah penghematan ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga tentang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di atas kenyamanan pejabat.

Keteladanan dan Keadilan bagi Wakil Rakyat

Kholid menekankan bahwa sebagai institusi perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk memberikan keteladanan dalam pengelolaan keuangan negara.

“DPR RI sebagai institusi wakil rakyat berkewajiban menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan,” tegasnya.
 

PKS berpendapat bahwa langkah ini penting untuk menunjukkan empati dan akuntabilitas para wakil rakyat di hadapan konstituennya.

Perkuat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR

Di akhir pernyataannya, Kholid menyoroti pentingnya membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR.

“Kepercayaan rakyat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabel, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” pungkasnya.

Dukungan PKS ini diharapkan dapat mendorong lembaga DPR dan fraksi-fraksi lainnya untuk merealisasikan kebijakan penghematan anggaran yang berkeadilan.