PJS Dukung Kemenhaj & Umrah: Jangan Ada Lagi Jamaah Batal Berangkat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Haji - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025), resmi melantik KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri.
 

Pelantikan ini menandai era baru pengelolaan ibadah haji Indonesia dengan hadirnya kementerian khusus yang menjawab kompleksitas persoalan haji.
 

Apresiasi dari Pro Jurnalismedia Siber
 

Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj Umrah) adalah bukti negara hadir memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah.
 

“Selamat kepada Bapak KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Bapak Dahnil Anzar Simanjuntak. Ini kementerian simbol komitmen ibadah umat Muslim. Semoga dijalankan penuh tanggung jawab semata-mata karena Allah SWT,” ujarnya.
 

Persoalan Lama Tak Boleh Terulang
 

Mahmud mengingatkan agar persoalan masa lalu—mulai dari pembatalan keberangkatan jamaah, masalah kuota, hingga dugaan penyalahgunaan dana—tidak lagi mencoreng ibadah haji.
 

“Jangan ada lagi haji batal berangkat. Jangan ada lagi kuota yang hilang. Kementerian ini harus jadi solusi sekaligus bukti negara hadir melayani umat,” tegasnya.
 

Dukungan Penuh dari Jajaran PJS
 

PJS juga menyatakan siap mendukung kerja-kerja Kementerian Haji dan Umrah, terutama melalui pemberitaan positif, edukatif, dan berimbang. Dukungan itu diyakini akan memperkuat transparansi, membangun kepercayaan publik, dan menjaga marwah ibadah haji.
 

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Penasehat H.M. Farid Aljawi, Ketua Dewan Pembina Troy Pomalingo, Ketua Dewan Pakar Rizaludin Kurniawan, dan Ketua Dewan Etik Dede Zaki Mubarok. 
 

Mereka berharap kementerian ini bisa menjadi teladan dalam pelayanan publik dan bersinergi dengan media hingga tingkat daerah.
 

Negara Hadir untuk Jamaah
 

Dengan dukungan penuh masyarakat dan pengawalan media, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola haji yang bersih, transparan, serta menjamin kenyamanan jamaah.
 

Langkah ini sekaligus mempertegas peran negara dalam memastikan ibadah haji berjalan lancar tanpa persoalan yang membebani umat.