Puan Soroti Nakes Nirempati, Pelayanan Pasien BPJS Diminta Dievaluasi Total

RAJAMEDIA.CO – Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti polemik dugaan nirempati sejumlah tenaga kesehatan (nakes) terhadap pasien BPJS Kesehatan yang belakangan menjadi perhatian publik.
 

Puan menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi perilaku individu tenaga kesehatan. Menurutnya, kasus itu juga membuka persoalan yang lebih besar mengenai sistem dan kualitas pelayanan kesehatan nasional.
 

"Dalam peristiwa yang sedang menjadi sorotan masyarakat, sebenarnya persoalan yang muncul bukan hanya soal nirempati sejumlah oknum nakes saja, tapi juga tentang sistem dan pelayanan kesehatan itu sendiri yang harus digarisbawahi," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
 

BACA JUGA

Asgar Go Global! Irine Dorong Keahlian Pangkas Rambut Garut Tembus Australia

Prabowo Belum Kirim Surpres Gubernur BI, Nama Pengganti Perry Masih Misteri

Vita Ervina Usul Negara Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal

Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati
 

Polemik bermula dari unggahan pasien BPJS bernama Yurizal Tri Chaerawan di media sosial pada 22 Juli 2026. Yurizal mengaku harus menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan kamar rawat inap.
 

Unggahan tersebut kemudian viral dan mendapat berbagai komentar. Sejumlah akun yang diduga berasal dari kalangan dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya disebut memberikan komentar bernada menghina berdasarkan informasi pada profil media sosial mereka.
 

Kasus semakin menjadi sorotan setelah pihak keluarga menyampaikan bahwa Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026.
 

Puan menyayangkan respons sejumlah nakes yang dinilai tidak menunjukkan empati kepada pasien.
 

"Pelayanan kesehatan jangan sampai kehilangan empati, karena ini menyangkut kemanusiaan dan sistem pelayanan publik. Tenaga kesehatan harus berempati kepada pasien, termasuk pasien BPJS," tegasnya.

Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Kesehatan
 

Puan mendorong pemerintah menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi peserta BPJS.
 

Menurutnya, negara harus memastikan tidak ada pasien yang merasa ditinggalkan ketika membutuhkan pertolongan medis.
 

"Peristiwa ini harus menjadi pelajaran untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS. Negara harus memastikan tidak ada pasien yang merasa ditinggalkan," ujarnya.
 

Puan menilai rangkaian peristiwa mulai dari keluhan mengenai lambatnya pelayanan, munculnya komentar bernada bullying di media sosial, hingga kabar meninggalnya pasien telah berkembang menjadi persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.
 

Bukan Sekadar Soal Satu Rumah Sakit
 

Menurut Puan, persoalan tersebut telah melampaui perilaku individu maupun pelayanan di satu fasilitas kesehatan.
 

Yang dipertaruhkan adalah keyakinan masyarakat bahwa negara hadir ketika mereka berada dalam kondisi paling rentan.
 

"Peristiwa ini menyentuh hal yang paling mendasar dalam pelayanan kesehatan, yaitu kepercayaan masyarakat bahwa negara akan hadir ketika seseorang berada dalam kondisi paling rentan," kata Puan.
 

Ia menambahkan, ketika pasien menghadapi keterlambatan layanan sekaligus menjadi sasaran komentar yang merendahkan martabatnya, maka bukan hanya citra profesi tenaga kesehatan yang dipertaruhkan.
 

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional juga ikut diuji.
 

Ketersediaan Kamar Harus Terintegrasi Nasional
 

Puan meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kapasitas rumah sakit, fasilitas kesehatan, hingga sistem pelayanan secara nasional.
 

Ia secara khusus mendorong adanya evaluasi terhadap standar pelayanan pasien gawat darurat dan manajemen ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
 

"Termasuk memastikan adanya sistem informasi kapasitas layanan yang terintegrasi secara nasional sehingga pasien tidak lagi menghadapi ketidakpastian ketika membutuhkan perawatan segera," jelasnya.
 

Menurut Puan, sistem kesehatan tidak cukup hanya memiliki tenaga medis, tempat tidur, maupun pembiayaan melalui JKN.
 

Pelayanan harus mampu memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan secara cepat, manusiawi, dan bermartabat, tanpa membedakan status kepesertaan maupun latar belakang.
 

Empati Harus Jadi Standar Pelayanan
 

Puan juga mendorong pemerintah menetapkan standar nasional mengenai budaya pelayanan kesehatan.
 

Empati, penghormatan terhadap martabat pasien, serta akuntabilitas pelayanan harus menjadi bagian dari evaluasi berkala di seluruh fasilitas kesehatan.
 

"Karena dalam profesi pelayanan publik seperti di fasilitas kesehatan, pendekatan personal dan sistem layanan sama pentingnya dengan standar klinis," paparnya.
 

Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut
 

Terkait aksi bullying dan komentar nirempati sejumlah nakes di media sosial, Puan meminta pemerintah bersama organisasi profesi memastikan setiap dugaan pelanggaran etik diproses secara transparan.
 

Ia menilai permohonan maaf yang telah disampaikan sejumlah nakes merupakan bentuk tanggung jawab moral, tetapi proses etik tetap harus berjalan sesuai ketentuan.
 

"Perlu ada investigasi lebih mendalam, apakah ada dampak dari pasien karena di-bully di media sosial. Dan harus ada penyelidikan terhadap pelaku untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa profesi di sektor layanan kesehatan memiliki mekanisme koreksi yang tegas," tegasnya.
 

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan akan menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dokter melalui media sosial. Sejumlah nakes yang sempat memberikan komentar kasar kepada Yurizal juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
 

Negara Harus Hadir Saat Rakyat Mencari Pertolongan
 

Puan menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan salah satu wajah paling nyata dari kehadiran negara bagi masyarakat.
 

Karena itu, tidak boleh ada warga yang kehilangan harapan ketika datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan.
 

"Negara harus memastikan setiap orang yang datang ke fasilitas kesehatan memperoleh pelayanan yang cepat, bermartabat, dan penuh empati," pungkas Puan.

RAJA MEDIA - Cepat, Tegas, Terpercaya.