Pimpinan DPR Minta Wapres Gibran Segera Ngantor di IKN

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Palemen — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pentingnya pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak menjadi proyek terbengkalai yang justru membebani negara. 
 

Ia mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera memulai aktivitas kerja dari IKN, sebagai sinyal kuat bahwa pusat pemerintahan baru benar-benar bergerak.
 

“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan dalam keterangan video yang dikutip dari Parlementaria, Kamis (24/7/2025).
 

Gibran Harus Jadi Pelopor Aktivitas Pemerintahan di IKN
 

Menurut Politisi NasDem ini, keberadaan Wapres di IKN akan menjadi tonggak awal yang konkret. Bukan hanya soal simbolis, tetapi juga perencanaan teknis seperti jumlah ASN yang perlu dipindahkan dan kebutuhan fasilitas penunjang lainnya.

“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” tegas Saan.
 

Jangan Sampai Ganggu Agenda Besar Prabowo
 

Saan juga menyoroti agar anggaran IKN tidak mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Food Estate. IKN harus bergerak dengan efisiensi dan sinergi.
 

“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan—IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” katanya.

 

IKN Harus Tetap Jadi Simbol Pemerataan dan Pertumbuhan
 

Saan mengingatkan kembali bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Maka dari itu, aktivasi IKN bukan sekadar kehadiran fisik, tapi juga penciptaan ekosistem pemerintahan yang hidup.
 

“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya.