PHK Massal Sritek! DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Industri Tekstil

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, RMN – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pemerintah harus turun tangan memastikan hak-hak pekerja PT Sritex terpenuhi. 

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (4/3/2025), Netty menyoroti pentingnya perlindungan pekerja, termasuk soal pesangon dan jaminan sosial.
 

"Kami sepakat mendorong skema perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak-hak pekerja, baik pesangon maupun jaminan sosial lainnya, bisa ditunaikan sesuai aturan yang berlaku. Ini hak mereka dan harus kita perjuangkan!" tegas Netty.
 

Industri Tekstil Harus Dievaluasi!
 

Tak hanya soal hak pekerja, politisi Fraksi PKS itu juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri tekstil. Menurutnya, kasus PT Sritex harus menjadi pelajaran agar tidak terulang di perusahaan lain.
 

"Dari kasus Sritex ini, kita ingin pemerintah serius melakukan evaluasi tata kelola industri tekstil. Mulai dari regulasi, tata kelola ekspor-impor, hingga mitigasi dini agar kejadian serupa bisa dicegah," ujarnya.
 

Netty berharap pemerintah tidak hanya bersikap reaktif, tapi juga proaktif dalam mencari solusi jangka panjang bagi industri tekstil nasional.
 

"Kalau kita tidak berbenah, industri tekstil bisa semakin terpuruk dan yang paling dirugikan tetap pekerja," pungkasnya.