“Negara Harus Mengalah!” Hinca Desak DKI Beri Tanah ke Warga Benhil

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Suara lantang datang dari Senayan. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berhenti bersembunyi di balik prosedur hukum dalam sengketa tanah di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.
 

Bagi Hinca, ini bukan sekadar perkara legalitas. Ini soal keadilan. Soal keberanian negara memihak rakyatnya sendiri.
 

“Negara Tak Boleh Kalah, Tapi Harus Bisa Mengalah”
 

Dalam rapat bersama perwakilan Pemprov DKI, BPN, hingga kepolisian di Kompleks Parlemen, Selasa (14/4/2026), Hinca menyampaikan pandangan yang tak biasa: negara boleh “mengalah” demi warganya.
 

“Izinkan saya tidak memperdebatkan jeritan rakyat ini. Negara tidak boleh kalah atas kejahatan, tapi negara yang amanah harus berani mengalah untuk rakyatnya,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
 

Pernyataan ini langsung menohok—menggeser diskursus dari sekadar aturan ke dimensi moral dan kemanusiaan.
 

50 Tahun Tinggal, Kini Terancam Terusir
 

Hinca menyoroti fakta yang tak bisa diabaikan: warga Benhil sudah menempati lahan itu selama lebih dari 50 tahun. Mereka hidup, membangun keluarga, bahkan mengabdi sebagai pengajar di lingkungan tersebut.
 

“Selama 50 tahun mereka hidup damai, mengajari anak-anak bangsa. Itu bukti cinta negara kepada rakyatnya. Tapi kenapa sekarang justru seperti ingkar?” ujarnya.
 

Baginya, menggusur warga setelah puluhan tahun justru mencederai rasa keadilan itu sendiri.
 

Tujuh Keluarga vs APBD DKI: “Tak Akan Bangkrut!”
 

Hinca juga menepis kekhawatiran soal dampak finansial jika Pemprov DKI memberikan hak atas tanah kepada tujuh keluarga tersebut.
 

Menurutnya, langkah itu tidak akan mengguncang keuangan daerah.
 

“Saya pastikan DKI tidak bangkrut hanya karena memberikan tanah kepada tujuh warga negaranya. Jangan berlindung di balik proses hukum panjang untuk menghindari tanggung jawab moral,” katanya tegas.
 

DPR Siap Keluarkan Rekomendasi Resmi
 

Tak berhenti di kritik, Hinca mendorong langkah konkret. Ia mengusulkan agar Komisi III DPR RI mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Pemprov DKI Jakarta.
 

Isi rekomendasinya jelas: berikan kepastian hak atas tanah kepada warga Benhil.
 

“Kalau kita sepakat, kita rekomendasikan: serahkan tanah itu kepada tujuh keluarga. Itu baru pemimpin hebat—yang berani mengalah demi rakyatnya,” tandas legislator dari Dapil Sumatera Utara III tersebut.
 

Ujian Kepemimpinan: Berpihak atau Bersembunyi?
 

Kasus Benhil kini bukan lagi sekadar sengketa tanah. Ia menjelma menjadi ujian kepemimpinan—apakah pemerintah berani berdiri di sisi rakyat, atau tetap berlindung di balik pasal demi pasal.
 

Pesan Hinca jelas dan keras: keadilan tak boleh kalah oleh birokrasi. Dan negara, pada akhirnya, harus hadir sebagai pelindung—bukan lawan bagi warganya sendiri.