MinyaKita Tak Sesuai Takaran, DPR Minta Pemerintah dan Polisi Usut Tuntas

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, RMN – Dugaan kecurangan dalam penjualan minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai takaran membuat geram banyak pihak.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Nasim Khan mendesak pemerintah dan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini serta mencabut izin usaha produsen yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Ini jelas penipuan dan pelanggaran serius. MinyaKita seharusnya menjadi solusi agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng murah, tapi justru ada penyelewengan seperti ini," tegas Nasim, Senin (10/3).
Ia meminta agar pemerintah dan kepolisian segera turun tangan menindaklanjuti temuan ini dan memastikan tidak ada lagi produsen yang memainkan takaran minyak bersubsidi tersebut.
"Kalau ada pelanggaran, jangan ragu untuk cabut izin usahanya. Ini harus jadi terapi kejut bagi produsen lain agar tidak melakukan kecurangan," katanya.
Usut Keuntungan Ilegal Produsen
Nasim menegaskan, aparat penegak hukum harus bergerak cepat mengusut dugaan kecurangan ini, termasuk mencari tahu sejak kapan praktik tersebut berlangsung.
"Bayangkan berapa banyak keuntungan yang mereka raup dari hasil pengurangan takaran ini. Harus dicari tahu juga siapa saja yang terlibat dan bagaimana pengawasan bisa kecolongan," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap MinyaKita, mengingat produk ini merupakan bagian dari program subsidi pemerintah. Menurutnya, jika ada evaluasi dan kontrol ketat, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah.
"Kalau sudah ada penyelewengan seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai masyarakat yang jadi korban terus-menerus," tegasnya.
Harga Belum Sesuai HET, Kini Takaran Pun Bermasalah
Kasus MinyaKita ini menambah panjang daftar permasalahan distribusi minyak goreng subsidi. Sebelumnya, harga MinyaKita juga dilaporkan masih lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"Harga MinyaKita saja belum turun sesuai HET, sekarang malah takarannya yang kurang dari seharusnya. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut," kata Nasim.
Sebagai solusi, ia meminta pemerintah memperketat jalur distribusi MinyaKita untuk memastikan harga tetap stabil dan tidak ada lagi praktik curang.
"MinyaKita ini untuk rakyat kecil, bukan untuk dipermainkan. Kalau terus ada penyelewengan seperti ini, bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah," pungkasnya.
Politik | 3 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu