Bank Daerah Diminta Jadi “Jenderal” BUMD! DPR: Jangan Jadi Beban APBD

RAJAMEDIA.CO - Pekanbaru, Legislator — DPR RI angkat suara keras soal kinerja BUMD. Banyak yang masih “jalan di tempat”, bahkan jadi beban keuangan daerah. Solusinya? Bank daerah harus naik kelas—jadi motor penggerak dan pembina.
 

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menegaskan bank daerah punya posisi strategis karena umumnya paling sehat di antara BUMD lainnya.
 

Bank Daerah Harus Jadi Penopang
 

Menurut Giri, bank daerah tidak boleh hanya fokus mencari laba sendiri. Lebih dari itu, harus berperan sebagai penyokong dan pembina bagi BUMD lain.
 

“Bank daerah harus bisa menjadi penyokong dan pembina agar BUMD lain lebih efektif dan menghasilkan keuntungan,” tegasnya.
 

Dengan kekuatan pembiayaan dan manajemen, bank daerah dinilai mampu “mengangkat” BUMD yang masih lemah.
 

Banyak BUMD Masih Jadi Beban
 

Fakta di lapangan menunjukkan, tak sedikit BUMD yang belum optimal—bahkan merugi. Kondisi ini jadi perhatian serius DPR.
 

“Jangan sampai BUMD banyak, tapi tidak menghasilkan,” ujar Giri.
 

Ia menekankan pentingnya pembinaan agar setiap BUMD punya fokus bisnis yang jelas dan mampu mencetak keuntungan.
 

Bedakan BUMD Layanan dan Profit
 

Giri juga mengingatkan, tidak semua BUMD harus dikejar untung. Ada yang berorientasi pelayanan publik, ada yang memang untuk profit.
 

Pemisahan ini penting agar target kinerja lebih terukur dan tidak bias.
 

Sinergi Jadi Kunci Dongkrak PAD
 

Menurut DPR, sinergi antar-BUMD—dengan bank daerah sebagai penggerak—akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 

Dukungan dari Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) disebut bisa menjadi contoh konkret penguatan ekosistem BUMD.
 

Kinerja BRK Syariah Diapresiasi, Tapi...
 

Dalam kunjungan yang sama, Komisi II juga menyoroti kinerja BRK Syariah yang dinilai positif.
 

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menyebut bank tersebut sudah mencatat keuntungan dan berada dalam kondisi sehat.
 

“Sudah untung, tapi belum optimal. Harusnya bisa lebih tinggi,” ujarnya.
 

Dorong Efisiensi dan Layanan Prima
 

DPR meminta BRK Syariah meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat penghimpunan dana murah dari masyarakat.
 

Selain itu, kualitas layanan juga jadi kunci.
 

“Kalau layanan baik, masyarakat akan percaya dan menyimpan dananya di bank daerah,” jelas Aher.
 

Dengan aset sekitar Rp31 triliun dan tren kinerja yang terus tumbuh, BRK Syariah dinilai punya ruang besar untuk berkontribusi lebih bagi ekonomi daerah.
 

BUMD tak boleh lagi jadi “pajangan” APBD. Jika bank daerah berani ambil peran sebagai penggerak, sinergi bisa hidup—dan PAD pun ikut terdongkrak. Saatnya BUMD produktif, bukan konsumtif.