Menteri PKP Maruarar: Negara Harus Kalahkan Rentenir dan Tengkulak!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Sikat Rentenir — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggebrak! Dalam rapat koordinasi strategis bersama jajaran pimpinan lembaga pembiayaan nasional, ia menyuarakan satu misi besar: mengakhiri dominasi rentenir dan tengkulak dalam sektor perumahan rakyat.
 

“Negara ini harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak,” tegas Menteri Ara, usai pertemuan bersama Dirut SMF Ananta Wiyogo, Dirut PNM Arief Mulyadi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Senin (28/7/2025).
 

Rentenir Tak Boleh Menang, Negara Harus Hadir
 

Menurut Maruarar, praktik pinjaman ilegal yang menjerat masyarakat kecil harus dilawan dengan inovasi pembiayaan yang cepat, murah, dan berpihak. Pemerintah, katanya, tak boleh lagi kalah oleh sistem ekonomi bayangan yang menyengsarakan rakyat.
 

“Kita harus hadirkan produk pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkan peran rentenir dan tengkulak di lapangan,” ujarnya lantang.
 

Program Pembiayaan Mikro Jadi Andalan
 

Salah satu senjata yang kini sedang digencarkan adalah program Pembiayaan Mikro Perumahan. Lewat skema ini, rakyat kecil bisa merenovasi rumah hingga layak huni — bahkan menjadikannya tempat usaha.
 

“Di Subang, kami dorong warga agar memanfaatkan Pembiayaan Home daripada harus terjebak pinjaman rentenir,” kata Maruarar memberi contoh lapangan.
 

Solusi Struktural Lawan Ketimpangan
 

Masih tingginya angka rumah tidak layak huni di berbagai wilayah, menurut Menteri Ara, adalah akibat kemiskinan struktural yang memicu ketergantungan pada pinjaman informal. Karena itu, ia menegaskan bahwa program pembiayaan mikro ini harus menjadi prioritas nasional.
 

“Kami juga tengah mengusulkan agar program renovasi rumah ini menjadi program unggulan bersama dengan FLPP,” jelasnya.

 

Seruan Nasional: Lawan Ekonomi Tak Adil!
 

Menutup pernyataannya, Maruarar menyerukan dukungan dari semua elemen bangsa—pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat—untuk bersama-sama menjadikan program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat kecil.
 

“Kalau negara mau hadir melindungi rakyat, maka inilah jalannya. Jangan biarkan warga miskin ditindas sistem yang tidak adil!” pungkasnya.