DPR Sentil KDM! Larangan Study Tour dan Jam Masuk Lebih Pagi Bukan untuk Dipukul Rata!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Pendidikan — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM yang melarang kegiatan study tour dan memberlakukan jam masuk sekolah lebih awal, mendapat sorotan tajam dari DPR RI. 
 

Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa dunia pendidikan tidak bisa diseragamkan tanpa mempertimbangkan aspek edukatif, sosial, dan ekonomi.
 

Study Tour Tak Harus Dilarang, Asal Edukatif dan Tak Bikin Berat
 

Menanggapi polemik larangan study tour, Lalu menekankan bahwa kegiatan tersebut tetap relevan jika memenuhi tiga syarat utama: edukatif, tidak membebani orang tua, dan memberi manfaat nyata bagi siswa.
 

“Selama study tour itu untuk kepentingan edukasi, silakan saja. Tapi catatannya, jangan memberatkan orang tua dan harus benar-benar mendukung pendidikan siswa,” kata Lalu dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).
 

Kebijakan Dedi Diprotes Daerah, Tiga Kepala Daerah Buka Suara
 

Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang melarang study tour rupanya tak bulat dijalankan. Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, tetap mengizinkan kegiatan tersebut selama tidak terkait dengan penilaian akademik.
 

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pun kompak: selama ada persetujuan orang tua dan pengawasan ketat, study tour tak perlu dilarang.
 

Lalu pun menyetujui pandangan tersebut. Ia menyebut study tour bukan sekadar jalan-jalan, melainkan learning experience yang memperkuat karakter, literasi budaya, dan pembelajaran kontekstual.
 

Jangan Jadi Ajang Komersialisasi! Libatkan Komite dan Dinas
 

Namun demikian, Lalu mengingatkan pentingnya perencanaan yang transparan dan partisipatif.

 

“Pihak sekolah harus merancang program study tour bersama komite sekolah dan dinas pendidikan. Harus ada indikator keberhasilan yang jelas dan manfaatnya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
 

Jam Masuk Sekolah Pukul 06.30? Bekasi dan Bogor: No Thanks!
 

Kebijakan Gubernur Dedi soal jam masuk sekolah lebih pagi juga jadi sasaran kritik. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memutuskan mengembalikan jam masuk SD-SMP ke pukul 07.00 WIB setelah evaluasi menunjukkan dampak negatif seperti kemacetan dan tekanan psikologis siswa.
 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, juga menolak jam masuk pukul 06.30. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan diskusi panjang dan pertimbangan kondisi geografis Bogor.
 

"Jangan Bikin Kebijakan Sepihak, Libatkan Pemda"
 

Lalu Hadrian Irfani menilai perbedaan sikap ini sebagai sinyal perlunya koordinasi lintas pemerintahan. 
 

“Kebijakan pendidikan daerah tak bisa sepihak. Masing-masing daerah punya tantangan dan kapasitas yang berbeda,” katanya.
 

Ia mendorong forum koordinasi yang menyatukan Pemprov dan Pemda dalam menyusun kebijakan strategis pendidikan.
 

Pendidikan Itu Soal Masa Depan, Bukan Gagah-gagahan Regulasi
 

“Pendidikan bukan panggung eksperimen kebijakan tanpa dialog. Ini menyentuh langsung keluarga dan masa depan bangsa. Harusnya dijalankan dengan prinsip kolaborasi dan komunikasi terbuka,” tutup Lalu, legislator asal NTB II ini.