Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Menteri Bahlil: Presiden Instruksikan Reformasi Subsidi LPG Tepat Sasaran

Laporan: Firman
Rabu, 05 Februari 2025 | 10:03 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran. [Foto: BPMI Setpres/RMN]
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran. [Foto: BPMI Setpres/RMN]

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 5 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran. 

 

Instruksi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2).
 

Presiden menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilakukan guna menghindari pemborosan anggaran dan kebocoran distribusi yang selama ini kerap terjadi.
 

"Subsidi LPG harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu," ujar Presiden Prabowo.
 

Subsidi LPG Capai Rp87 Triliun, Pemerintah Lakukan Reformasi
 

Menteri Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema subsidi saat ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan.
 

"Subsidi LPG kita mencapai Rp87 triliun per tahun. Sayangnya, di tingkat masyarakat masih ada yang harus membeli dengan harga tinggi, bahkan ada yang mengoplos. Ini yang ingin kita benahi," ungkap Bahlil.
 

Sebagai solusi, pemerintah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan resmi. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengontrol harga dan memastikan subsidi tepat sasaran.
 

"Dengan menjadi subpangkalan, mereka akan mendapat fasilitas yang sama dengan pangkalan, sehingga harga LPG bisa lebih terkontrol menggunakan teknologi IT," jelas Bahlil.
 

Tidak Ada Biaya bagi Subpangkalan
 

Terkait kritik bahwa sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh subpangkalan dalam proses penataan ini.
 

"Saya menyadari bahwa ini adalah sistem baru, pasti ada penyesuaian. Namun, penataan ini penting agar uang negara yang disubsidi benar-benar sampai ke rakyat," kata Bahlil.
 

Pastikan Rakyat Tidak Kesulitan Mendapatkan LPG
 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perubahan sistem ini tidak boleh menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan LPG. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan, harga, dan distribusi LPG agar tetap stabil.
 

"Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, tata kelola harus baik. Yang ketiga, rakyat harus segera mendapatkan LPG dengan harga yang wajar dan tanpa hambatan," tutup Bahlil.
 

Melalui reformasi distribusi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran subsidi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memastikan LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

 

Sumber: BPMI Setpresrajamedia

Komentar: