Menteri Ara Gaspol Kejar 3 Juta Rumah, Pengembang Senior Diajak Bergerak

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pengembang senior nasional untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
 

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berdiskusi dengan para pengembang senior di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
 

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyerap masukan, kritik, sekaligus pengalaman para pelaku industri properti dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional.
 

Menteri Ara Dorong Regenerasi Pengembang
 

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP memaparkan capaian kinerja dan sejumlah program unggulan, mulai dari percepatan Bedah Rumah, rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KUR Perumahan, Rusun Subsidi hingga penguatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
 

Maruarar menegaskan keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan dan masyarakat.
 

Selain mengejar kuantitas rumah, pemerintah juga mendorong lahirnya pengembang baru yang profesional dan bertanggung jawab.
 

“Untuk Republik ini kita harus menciptakan pengembang-pengembang baru yang bertanggung jawab dan berkualitas, saya tidak ragu untuk itu,” ujar Maruarar.
 

Menurutnya, regenerasi pengembang mulai tumbuh dan akan terus didorong untuk memperkuat kapasitas penyediaan rumah bagi masyarakat.
 

“Jadi sekarang sudah ada regenerasi pengembang perumahan, dan Desember kami akan melaksanakan akad massal 71.000 rumah di Jawa Timur,” imbuh Menteri Ara.
 

Tata Ruang Jadi Kunci Percepatan Rumah
 

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang daerah.

Kepastian tata ruang dinilai penting untuk memberikan kejelasan bagi pengembangan kawasan perumahan tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.
 

Secara nasional, progres verifikasi usulan LP2B telah mencapai 87,53 persen, melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen dari luasan Lahan Baku Sawah (LBS).
 

Sebanyak 30 provinsi telah melampaui target tersebut. Namun, pemerintah masih memberikan perhatian khusus kepada delapan provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan target, yakni Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.
 

Kepastian tata ruang diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan administrasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang masih ditemukan di lapangan.
 

BPHTB 0 Persen dan Insentif Pajak Dibahas
 

Persoalan keterjangkauan harga rumah juga menjadi salah satu pembahasan utama.
 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan langkah pemerintah mendorong pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen bagi masyarakat kecil melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya kepemilikan rumah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
 

Selain BPHTB, insentif perpajakan juga menjadi perhatian untuk menekan harga rumah.
 

Para pengembang senior mengapresiasi kebijakan perpanjangan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen yang dinilai dapat menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti.
 

Pengembang Usulkan PPh Final Sewa Mal
 

Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, bersama pengembang senior lainnya turut memberikan masukan terkait kebijakan perpajakan.
 

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penyesuaian tarif PPh Final atas sewa ruang mal dari 10 persen menjadi 5 persen.

Usulan tersebut dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha sektor properti yang semakin kondusif.
 

Rusun Subsidi Jadi Solusi Hunian Perkotaan
 

Pemerintah juga mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai bagian dari solusi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.
 

Salah satu skema yang dibahas adalah pembiayaan Rusun Subsidi melalui KPR inden. Skema ini diharapkan dapat mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan hunian vertikal yang layak.
 

Pertemuan juga membahas hibah lahan Meikarta sebagai salah satu terobosan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mendukung penyediaan hunian dalam rangka menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
 

11.925 Rumah Terdampak Bencana NTT
 

Di sela pertemuan, Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi secara daring dengan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penanganan masyarakat terdampak gempa.
 

Berdasarkan data per 19 Agustus 2026, bencana di NTT telah menyebabkan kerusakan pada sektor permukiman dengan total 11.925 rumah warga terdampak.
 

Menteri PKP meminta data kerusakan segera dilengkapi dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai ringan, sedang hingga berat.
 

Data yang akurat diperlukan agar penanganan rumah terdampak dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
 

“Terkait bencana di NTT kami jajaran Kementerian PKP turut berdukacita dan siap mensupport NTT untuk penanganan yang cepat dan tepat terkait rumah yang terdampak,” ujar Maruarar.
 

Pengembang Senior Apresiasi Kinerja PKP
 

Para pengembang senior mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat sektor perumahan dan properti.
 

Mantan Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudo Husodo menilai capaian Kementerian PKP dalam waktu relatif singkat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
 

“Selamat atas prestasi Kementerian PKP dengan waktu yang singkat sudah mencapai program-program yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Terima kasih kepada Kementerian PKP dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang produktif,” ujar Siswono.
 

Sementara itu, pengembang senior MS Hidayat menegaskan komitmen dunia usaha untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan bersinergi dengan pemerintah.
 

“Seluruh aspek real estate dan properti telah menggunakan model yang update dan mengikuti aturan yang ada, jadi kita akan meneruskan program ini dan bersinergi dengan pemerintah untuk mensukseskan program yang telah dicanangkan,” ujar MS Hidayat.
 

Kolaborasi Jadi Kunci 3 Juta Rumah
 

Pemerintah menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan cepat dan tepat sasaran.
 

Dengan penguatan sinergi pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan dan masyarakat, program tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan jumlah rumah yang besar, tetapi juga hunian yang layak, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.