BKSAP DPR Siap Kolaborasi dengan Menlu Arrmanatha, Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir untuk memperkuat diplomasi Indonesia yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional. 
 

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat mengatakan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen perlu berjalan beriringan. Keduanya dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan internasional, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
 

“BKSAP DPR RI siap berkolaborasi dan mendukung agenda Menteri Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi bebas aktif demi kemajuan dan kedaulatan bangsa,” kata Syahrul dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Diplomasi Pemerintah dan Parlemen Harus Saling Melengkapi
 

Menurut Syahrul, diplomasi Indonesia tidak hanya dijalankan melalui jalur pemerintah, tetapi juga melalui diplomasi parlemen di berbagai forum internasional.
 

Ia menilai kedua jalur tersebut perlu saling menguatkan untuk memastikan kepentingan nasional tetap diperjuangkan, termasuk dalam isu kemanusiaan dan hak-hak rakyat Palestina.
 

“Diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen harus saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk membela hak-hak rakyat Palestina, di berbagai forum internasional,” ujarnya.

Harapkan Diplomasi Lebih Adaptif
 

Syahrul juga menyampaikan harapan agar diplomasi Indonesia ke depan semakin kuat, sehat, dan adaptif dalam menghadapi perubahan geopolitik.
 

Menurutnya, dinamika global menuntut Indonesia mampu membaca perubahan sekaligus tetap menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional.
 

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Arrmanatha atas amanah barunya sebagai Menlu. VOICE Indonesia
 

Bebas Aktif Jadi Instrumen Strategis
 

Syahrul menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam merespons perubahan geopolitik.
 

Prinsip tersebut, kata dia, perlu digunakan untuk memperkuat hubungan Indonesia dalam berbagai tingkatan, mulai dari bilateral, regional hingga multilateral.
 

Diplomasi juga perlu memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta memperluas kerja sama internasional yang mendukung pembangunan nasional.
 

Indonesia Jangan Hanya Jadi Objek Geopolitik
 

Syahrul menekankan Indonesia perlu memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri di tengah perubahan konstelasi global.
 

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi objek dalam perubahan geopolitik. Diplomasi kita harus mampu menjaga kedaulatan, memperluas kemitraan, melindungi WNI, serta memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kepentingannya sendiri,” tandasnya. 
 

Kolaborasi antara diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan global, sekaligus memastikan politik luar negeri bebas aktif tetap diarahkan untuk kepentingan nasional.

 

RAJAMEDIA - Cepat , Tegas, Terpecaya.