Syahganda Nainggolan: Mengubah Bahasa Kekuasaan Menjadi Bahasa Rakyat

RAJAMEDIA.CO - SYAHGANDA Nainggolan kini berada di sisi lain dari panggung yang selama bertahun-tahun ia amati dan kritisi. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai aktivis, akademisi dan pengamat politik serta kebijakan publik yang berada di luar lingkar pemerintahan, kini ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). 
 

Tugas barunya bukan sekadar menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi menerjemahkan bahasa kebijakan agar dipahami rakyat sekaligus membawa suara rakyat kembali ke meja pemerintah.
 

Perubahan posisi itu bukan perkara sederhana. Syahganda kini tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi mendapat mandat untuk menjelaskan cara kerja kekuasaan kepada publik. Di saat yang sama, ia dituntut memastikan pemerintah tidak hanya berbicara kepada rakyat, tetapi juga mendengar apa yang dikatakan rakyat.
 

Presiden Prabowo melantik Syahganda bersama Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026. Syahganda menggantikan Muhammad Qodari, yang kemudian dipercaya menjadi Sekretaris merangkap anggota Wantimpres.
 

Di sinilah menariknya perjalanan baru Syahganda. Pengalaman sebagai aktivis dan pengamat kini harus diuji ketika ia masuk ke dalam institusi negara. Apakah ia mampu mengubah bahasa birokrasi menjadi bahasa yang dimengerti masyarakat tanpa kehilangan substansi kebijakan? Dan yang lebih penting, apakah Bakom di bawah kepemimpinannya mampu menjadi jembatan dua arah—bukan sekadar corong pemerintah, tetapi juga telinga pemerintah?
 

Pertanyaan itulah yang membuat penunjukan Syahganda bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan sebuah pertaruhan baru dalam komunikasi pemerintahan.
 

Syahganda dan Qodari, Dua Latar yang Berbeda
 

Pergantian Qodari oleh Syahganda juga menarik dilihat sebagai pergantian perspektif.
 

Qodari dikenal sebagai analis politik dan peneliti yang memiliki pengalaman dalam membaca dinamika politik serta komunikasi pemerintahan. Sebelum menjadi Kepala Bakom, ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Bakom dan kemudian memimpin lembaga tersebut sebelum akhirnya berpindah ke Wantimpres.
 

Sementara Syahganda datang dengan pengalaman yang berbeda. Ia dikenal sebagai aktivis, akademisi, analis politik dan pengamat kebijakan, dengan perjalanan panjang di ruang organisasi, kajian publik serta diskursus politik dan sosial-ekonomi.
 

Perbedaan tersebut tentu tidak perlu dipertentangkan.
 

Justru, pergantian ini memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah membutuhkan berbagai perspektif: kemampuan membaca dinamika politik, memahami kebijakan, menangkap percakapan publik, sekaligus mengetahui bagaimana pesan pemerintah diterima masyarakat.
 

Jika Qodari membawa pengalaman sebagai analis politik yang kemudian berada dalam struktur pemerintahan, Syahganda memasuki Bakom dengan pengalaman panjang sebagai aktivis dan intelektual yang selama bertahun-tahun berada dalam ruang perdebatan publik.
 

Bukan soal siapa yang lebih baik. Ini soal warna yang berbeda.
 

Dan warna baru itulah yang kini akan diuji di Bakom.
 

Dari Aktivis ke Ruang Pemerintahan
 

Syahganda lahir di Medan pada 27 November 1965. Ia mulai dikenal sebagai aktivis sejak menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada era 1980-an.
 

Setelah era Reformasi, aktivitasnya berlanjut dalam organisasi dan politik. Ia pernah bergabung dengan Persatuan Daulat Rakyat dan ikut membentuk Partai Merdeka.
 

Syahganda juga pernah menjabat Komisaris Pelindo II dan pada 2010 mendirikan Sabang Merauke Circle (SMC), lembaga kajian dan konsultasi yang bergerak di bidang politik serta kebijakan publik. Pada masa pemerintahan Prabowo, ia turut mendirikan GREAT Institute, lembaga riset bidang ekonomi, politik dan teknologi.
 

Perjalanan tersebut kini membawanya ke dalam pemerintahan.
 

Bukan lagi hanya sebagai orang yang mengamati, mengkritisi atau membedah kebijakan dari luar, tetapi sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada publik.
 

Kekuasaan Tidak Cukup Hanya Berbicara
 

Di sinilah tantangan sesungguhnya dimulai.
 

Komunikasi pemerintah tidak bisa lagi sekadar satu arah.
 

Pemerintah berbicara, masyarakat mendengar. Pemerintah mengumumkan program, masyarakat menerima informasi.
 

Masyarakat hari ini berbeda.
 

Mereka bertanya, mengkritik, membandingkan, bahkan menyampaikan pengalaman secara langsung melalui media sosial.
 

Karena itu, komunikasi pemerintah tidak cukup menjadi pengeras suara kekuasaan.
 

Ia harus menjadi jembatan dua arah.
 

Presiden Prabowo memberikan penekanan tersebut ketika memanggil Syahganda dan Fadli Tri Hartono ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (4/10/2026).
 

Dalam pertemuan itu, Presiden membahas penguatan peran Bakom untuk menyampaikan program, hasil dan manfaatnya kepada masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan publik.
 

Prabowo juga menekankan agar komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana, tidak hanya menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menerangkan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.
 

Bakom juga diminta mendengar masukan, keluhan dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.
 

Pesannya jelas: komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga soal mendengar.
 

Bahasa Kebijakan Harus Turun ke Bumi
 

Salah satu persoalan komunikasi pemerintahan adalah penggunaan bahasa yang terlalu birokratis. Masyarakat tidak selalu membutuhkan istilah teknokratis. Mereka membutuhkan jawaban sederhana.
 

Apa manfaatnya bagi saya? Apa yang berubah? Kapan saya merasakannya? Bagaimana cara mendapatkannya? 
 

Dan yang paling penting: apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab persoalan yang mereka hadapi?
 

Di sinilah pengalaman Syahganda sebagai aktivis, akademisi dan pengamat kebijakan menjadi relevan untuk melihat tantangan barunya.
 

Selama bertahun-tahun ia berada dalam ruang diskusi yang mempertemukan kebijakan dengan persoalan masyarakat.
 

Kini perspektif itu diuji dari sisi yang berbeda.
 

Bukan hanya membedah kebijakan, tetapi ikut menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
 

Bahasa kebijakan harus turun dari meja rapat ke ruang kehidupan masyarakat.
 

Istilah seperti pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, reformasi birokrasi, ketahanan pangan atau digitalisasi harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat dipahami masyarakat biasa.
 

Bukan menyederhanakan substansi, tetapi menyederhanakan cara menjelaskannya.
 

Rakyat Tidak Hanya Ingin Mendengar Keberhasilan
 

Komunikasi pemerintah juga tidak boleh terjebak pada narasi keberhasilan. Kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan laporan pemerintah.
 

Ada program yang berhasil, tetapi belum tentu dirasakan semua orang. Ada kebijakan yang sudah berjalan, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan. Ada pula masyarakat yang merasa belum mendapatkan manfaat.
 

Semua itu harus menjadi bagian dari komunikasi.
 

Pemerintah tidak harus selalu terlihat sempurna.
 

Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerintah yang mau menjelaskan, mau mendengar, dan mau memperbaiki.
 

Bakom Jangan Menjadi Sekadar Humas Pemerintah
 

Di sinilah tantangan Syahganda menjadi menarik.
 

Bakom sebaiknya tidak berhenti pada fungsi kehumasan konvensional: membuat siaran pers, mendistribusikan pernyataan pejabat atau memastikan kegiatan pemerintah diberitakan.
 

Perannya harus lebih strategis.
 

Bakom harus mampu membaca percakapan publik.
 

Apa yang sedang dikeluhkan masyarakat? Program apa yang belum dipahami? Kebijakan mana yang menimbulkan pertanyaan? Informasi apa yang berkembang tetapi tidak sesuai fakta? Dan bagaimana pemerintah harus meresponsnya?
 

Dengan kata lain, Bakom harus menjadi telinga pemerintah sekaligus suara pemerintah.
 

Jika hanya menjadi suara, komunikasi akan berjalan satu arah. Jika hanya menjadi telinga, masyarakat mungkin tidak memperoleh penjelasan yang memadai.
 

Keduanya harus berjalan bersama.
 

Era Digital Mengubah Cara Rakyat Berkomunikasi
 

Tantangan semakin besar karena pemerintah kini berhadapan dengan masyarakat yang hidup dalam ekosistem digital.
 

Informasi bergerak sangat cepat.
 

Satu video pendek dapat lebih berpengaruh daripada satu konferensi pers.
 

Satu pengalaman warga dapat menjadi percakapan nasional.
 

Satu kesalahan komunikasi dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan.
 

Karena itu, komunikasi pemerintah membutuhkan kecepatan sekaligus ketepatan.
 

Cepat tanpa akurasi berbahaya.
 

Akurat tetapi terlambat juga tidak cukup.
 

Syahganda sendiri menyampaikan setelah dilantik bahwa Bakom akan meneruskan program komunikasi yang telah berjalan sekaligus memperkuat strategi dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, termasuk AI dan algoritma digital.
 

Dari Pengamat Menjadi Pelaku Komunikasi
 

Ada perubahan posisi yang menarik dalam perjalanan Syahganda.
 

Selama bertahun-tahun ia berada di ruang aktivisme, politik dan kajian kebijakan.
 

Kini ia berada di dalam struktur pemerintahan dan menjalankan fungsi komunikasi resmi negara.
 

Perubahan posisi tersebut membawa konsekuensi.
 

Ketika berada di luar pemerintahan, ruang kritik relatif lebih luas.
 

Ketika berada di dalam pemerintahan, tantangannya berbeda: bagaimana tetap memahami kritik dan dinamika publik, tetapi pada saat yang sama menjelaskan kebijakan pemerintah secara bertanggung jawab.
 

Di sinilah kedewasaan komunikasi akan diuji.
 

Bukan dengan menghilangkan kritik, melainkan memastikan kritik menjadi bagian dari proses memperbaiki kebijakan dan pelayanan.
 

Syahganda dan Ujian Komunikasi Baru
 

Penunjukan Syahganda sebagai Kepala Bakom menghadirkan fase baru dalam komunikasi pemerintah.
 

Tantangannya bukan membuat pemerintah lebih banyak berbicara.
 

Tantangannya adalah membuat pesan pemerintah lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan realitas masyarakat.
 

Ukuran keberhasilan komunikasi bukan berapa banyak pernyataan pemerintah yang beredar.
 

Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat memahami kebijakan tersebut.
 

Apakah mereka mengetahui manfaatnya. Apakah mereka bisa menyampaikan keluhan. Dan apakah pemerintah benar-benar mendengarkan suara tersebut.
 

Jika itu dapat dilakukan, Bakom tidak sekadar menjadi corong pemerintah. Bakom bisa menjadi jembatan kepercayaan antara negara dan rakyat.
 

Dari Bahasa Kekuasaan ke Bahasa Rakyat
 

Pada akhirnya, komunikasi pemerintahan adalah persoalan kepercayaan. Bahasa kekuasaan cenderung berbicara tentang kewenangan, program dan capaian. Bahasa rakyat berbicara tentang kebutuhan, persoalan dan manfaat.
 

Keduanya harus dipertemukan.
 

Syahganda Nainggolan memiliki pekerjaan besar untuk membawa komunikasi pemerintah ke ruang tersebut: mengubah bahasa kekuasaan menjadi bahasa rakyat tanpa kehilangan substansi kebijakan.
 

Latar belakangnya sebagai aktivis, akademisi dan analis politik memberinya pengalaman panjang dalam membaca dinamika publik. Kini pengalaman tersebut berhadapan dengan tanggung jawab baru: memastikan kebijakan pemerintah dapat dijelaskan secara jernih sekaligus memastikan suara masyarakat tidak berhenti di ruang percakapan publik.
 

Sebab pemerintah yang dekat dengan rakyat bukan hanya pemerintah yang sering muncul di hadapan rakyat.
 

Tetapi pemerintah yang mau menjelaskan, mau mendengar, dan mau memperbaiki diri berdasarkan suara rakyat.
 

Di situlah komunikasi memperoleh makna yang sebenarnya.
 

Bukan sekadar menyampaikan pesan.
 

Tetapi membangun jembatan.
 

Penulis: Wartawan Senior, Pengurus Pusat IKALUIN Jakarta
 

RAJA MEDIA – Opini 2026.