Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Menteri Ara dan KDM Satukan Arah Percepatan Perumahan di Jawa Barat

Laporan: Zaki
Kamis, 22 Januari 2026 | 22:43 WIB
Menteri PKP Maruarar Sirait berdikusi dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan para pengembang perumahan, terkait perizinan dan pembaiyaan perumahan, Kamis (22/1/2026). - Istimewa/RMN -
Menteri PKP Maruarar Sirait berdikusi dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan para pengembang perumahan, terkait perizinan dan pembaiyaan perumahan, Kamis (22/1/2026). - Istimewa/RMN -

RAJAMEDIA.CO – Bandung, Perumahan Rakyat - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan perumahan yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat.
 

Hal itu disampaikan Maruarar usai berdiskusi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan para pengembang perumahan di Bandung, Kamis (22/1/2026). 
 

Pertemuan tersebut membahas penyelarasan kebijakan perizinan, pembiayaan, serta tata ruang perumahan di wilayah Jawa Barat.
 

Apresiasi Komitmen Jaga Lingkungan
 

Dalam pernyataannya, Maruarar mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

“Saya mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan kebutuhan hunian masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Maruarar.
 

Perizinan Tetap Jalan Selama Aman Bencana
 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam forum tersebut menegaskan bahwa proses perizinan perumahan tetap dapat dilakukan selama lokasi pembangunan tidak berada di kawasan rawan bencana.

“Selama lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, proses perizinan perumahan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
 

Saat ini, Pemprov Jawa Barat tengah melakukan kajian bersama sejumlah perguruan tinggi untuk memetakan secara spasial potensi kerawanan bencana sekaligus kawasan yang memungkinkan dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan di kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
 

Hasil kajian tersebut rencananya akan disampaikan secara bertahap mulai Februari 2026 melalui Surat Edaran Gubernur.
 

Sosialisasi KPP dan Forum Bisnis Perumahan
 

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP bersama Bank BJB juga menggelar sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) sekaligus Forum Bisnis Perumahan di Bandung.
 

Maruarar menegaskan bahwa KPP tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas.

“Kredit Program Perumahan bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan mendorong UMKM agar naik kelas,” ujarnya.
 

Realisasi KPP Bank BJB Tertinggi
 

Maruarar turut mengapresiasi kinerja Bank BJB yang berhasil mencatatkan realisasi KPP sebesar Rp70,8 miliar dengan 109 debitur dalam satu kegiatan.
 

“Ini menjadi realisasi terbanyak dalam satu acara. Kolaborasi seperti inilah yang kita butuhkan agar program perumahan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.rajamedia

Komentar: